Menlu Ungkap 50% Realita Pahit WNI di ‘Online Scam’ Kamboja: Belum Tentu 100% Mau Pulang!

Jakarta – WNI Online Scam Kamboja: Guncangan dari Menlu, 50% WNI menolak pulang dan memilih bertahan demi gaji ribuan dolar. Simak realita pahit di balik krisis 1.000 korban.

Celah Utama Sindikat TPPO

Salah satu faktor utama yang memperburuk dilema pemulangan adalah jalur keberangkatan yang digunakan WNI. Sebagian besar dari mereka tidak melalui prosedur resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), melainkan berangkat menggunakan visa turis. Praktik ini membuka celah besar bagi sindikat TPPO dan membuat WNI rentan terjebak dalam perangkap kerja ilegal yang menjanjikan gaji hingga puluhan juta rupiah.

Data menunjukkan bahwa kasus WNI yang terjerat online scam terus melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Kemlu mencatat ribuan kasus teratasi pada periode-periode sebelumnya. Penanganan kasus pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil memulangkan lebih dari 1.100 WNI korban penipuan daring dari Kamboja. Namun, meskipun sudah ada pemulangan massal, arus WNI yang masuk secara ilegal ke negara tersebut, terutama kelompok usia muda (Generasi Z) dan bahkan lulusan S2, menunjukkan bahwa awareness dan pencegahan di tingkat hulu masih sangat lemah.

Memutus Mata Rantai di Tanah Air

Pemerintah menyadari bahwa upaya di hilir, yakni pemulangan korban, hanyalah solusi sementara. Fokus mutlak saat ini harus beralih ke pencegahan di hulu. Ini melibatkan kerja sama erat antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian RI, Imigrasi, dan BP2MI, untuk memutus mata rantai perekrutan ilegal yang dilakukan oleh calo-calo di Indonesia.

Pencegahan aktif dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri lowongan kerja palsu. Masyarakat diwanti-wanti untuk mewaspadai tawaran kerja yang mengiming-imingi gaji fantastis tanpa syarat pendidikan atau pengalaman khusus, serta tawaran yang tidak mensyaratkan visa kerja yang legal. Kementerian Luar Negeri juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja dan negara-negara tetangga seperti Thailand, untuk berbagi informasi dan memperkuat pengawasan perbatasan.

Batasan dan Sorotan Kasus

Untuk kepentingan perlindungan dan proses hukum yang berjalan, Kementerian Luar Negeri biasanya membatasi pengungkapan identitas lengkap WNI yang terlibat dalam kasus TPPO atau online scam, baik mereka yang berstatus korban murni maupun yang diidentifikasi terlibat. Namun, penanganan kasus-kasus sebelumnya telah menyorot beberapa nama yang menjadi simbol penderitaan, seperti Steven, yang sempat bekerja sebagai love scammer sebelum akhirnya ditahan oleh otoritas Kamboja sambil menunggu proses pemulangan. Nama-nama lain, seperti Cikal Ramadan dan rekan-rekannya (Taruna Bagaskara, Ricky, dan Atmaja), juga pernah diangkat ke publik saat meminta pertolongan karena dijebak menjadi scammer.

Kasus-kasus individual ini memperlihatkan narasi yang kompleks: awalnya mereka adalah pencari kerja yang tergiur gaji tinggi, namun kemudian terperangkap dalam sistem kerja yang brutal, bahkan ada laporan yang menyebut WNI disetrum jika gagal mencapai target penipuan yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Empat WNI Ditahan, Status ‘Korban’ Dipertanyakan

Dalam insiden pelarian 97 WNI di Chrey Thum, otoritas Kamboja mengambil tindakan hukum dengan menahan empat WNI. Penahanan ini bukan terkait status mereka sebagai korban scam itu sendiri, melainkan karena dugaan keterlibatan dalam kericuhan atau kekerasan saat upaya melarikan diri. KBRI Phnom Penh segera memberikan pendampingan konsuler dan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama menjalani proses investigasi oleh Kepolisian Kandal.

Penahanan empat WNI ini semakin mempertegas adanya dua kategori WNI yang ditangani oleh pemerintah di Kamboja:

1. Korban Murni: Mereka yang tertipu janji pekerjaan, disekap, dipaksa bekerja tanpa gaji, dan bahkan mengalami kekerasan. Kelompok ini diprioritaskan untuk pemulangan.
2. Terlibat Sukarela (Pelaku): Kelompok ini, yang jumlahnya diindikasikan Menlu mencapai sekitar 50% dari total yang menolak pulang, adalah WNI yang berangkat ke Kamboja dengan kesadaran atau bahkan secara sukarela tergiur untuk menjadi scammer demi gaji yang bisa mencapai ratusan juta jika berhasil menipu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu juga pernah menyebut adanya WNI yang menolak pulang karena mendapatkan bonus fantastis dari hasil menipu hingga 3 miliar rupiah.

Pembedaan status ini menjadi kunci dalam penentuan nasib mereka. WNI yang jelas berstatus korban akan difasilitasi pemulangannya. Sementara mereka yang terlibat aktif dan menolak pulang karena insentif finansial dihadapkan pada risiko hukum yang lebih besar dari otoritas Kamboja maupun Indonesia, karena bekerja di bidang yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dampak Psikologis dan Trauma Korban Murni

Terlepas dari kelompok WNI yang menolak pulang karena iming-iming finansial, perhatian utama pemerintah tetap tertuju pada korban murni yang mengalami trauma mendalam. WNI yang berhasil diselamatkan sering kali menderita tekanan mental akibat perlakuan yang dialami: disekap, dipaksa bekerja hingga 18 jam sehari, diancam, dan dilecehkan. Kondisi ini membuat proses rehabilitasi menjadi sangat krusial.

Pemerintah menyiapkan tim psikolog dan konselor untuk menyambut kedatangan WNI yang dipulangkan. Upaya ini bertujuan memulihkan kondisi mental mereka agar siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menghilangkan trauma finansial dan psikologis, terutama bagi mereka yang terpaksa menipu sesama WNI. Dampak domino dari kejahatan ini tidak hanya menimpa korban di Kamboja, tetapi juga korban penipuan di Indonesia yang kehilangan uang mereka.

Ancaman Sanksi Hukum di Indonesia dan Peringatan Keras

Bagi kelompok WNI yang menolak pulang dan dikategorikan terlibat aktif atau bahkan sebagai pelaku dalam sindikat scam, risiko hukum yang menanti di Indonesia sangat nyata. Direktur Perlindungan WNI Kemlu telah memperingatkan bahwa bekerja di bidang penipuan daring adalah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Pemerintah Indonesia, melalui Satuan Tugas Pemberantasan TPPO, secara tegas menyatakan akan memproses hukum para perekrut, koordinator, hingga WNI yang terbukti terlibat aktif dan mendapatkan keuntungan besar dari praktik scam. Ancaman hukuman pidana menanti mereka, terlepas dari apakah mereka berhasil dipulangkan atau dideportasi. Hal ini menjadi peringatan keras: tawaran gaji 100 juta rupiah dari pekerjaan ilegal tidak sebanding dengan risiko kehilangan kebebasan dan menghadapi tuntutan hukum di Tanah Air. Kemlu menekankan bahwa pemulangan bukan berarti pemutihan status hukum.

Mencegah ‘Bom Waktu’ Kriminalitas Global

Krisis WNI yang memilih bertahan di Kamboja karena terikat janji palsu atau sudah kecanduan insentif ilegal adalah “bom waktu” kriminalitas global. Kasus ini memerlukan perhatian 100% dari semua pihak, dari keluarga di desa-desa hingga aparat penegak hukum di Jakarta.

Pemerintah telah memperkuat kolaborasi dengan otoritas Kamboja untuk mempercepat proses deportasi massal bagi WNI yang tidak memiliki dokumen atau terlibat kasus. Namun, selama janji palsu bertebaran dan kebutuhan ekonomi mendesak, pintu jebakan online scam akan terus terbuka. Indonesia harus memberikan solusi ekonomi yang nyata dan informasi yang masif untuk memastikan bahwa tidak ada lagi WNI yang mempertaruhkan nasibnya di sarang kejahatan demi iming-iming gaji ribuan dolar yang berujung pada penderitaan atau status pelaku kejahatan. Upaya pemulangan harus dibarengi dengan tindakan tegas di dalam negeri untuk mencabut akar masalahnya.

Dimensi Ekonomi: Akar Masalah yang Sulit Dicabut

Keputusan sekitar 50% WNI untuk menolak pulang bukan sekadar masalah hukum atau psikologis, melainkan cerminan dari tantangan ekonomi domestik yang mendalam. Survei menunjukkan bahwa mayoritas WNI yang menjadi sasaran scam berasal dari daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi atau upah minimum yang rendah. Tawaran gaji 1.000 hingga 3.000 dolar Amerika per bulan yang dilontarkan oleh sindikat scam di Kamboja terasa seperti jalan keluar instan dari kesulitan finansial.

Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara harapan mencari nafkah layak dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Sindikat TPPO memanfaatkan kerentanan ini dengan sangat efisien, menjadikan WNI dari berbagai latar belakang, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana, sebagai komoditas murah yang mudah ditipu dan dipekerjakan secara ilegal.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu mencatat bahwa meskipun sudah berulang kali diselamatkan, beberapa WNI bahkan mencoba kembali lagi ke Kamboja setelah dipulangkan, menunjukkan ketergantungan atau keengganan untuk menghadapi realitas ekonomi di Tanah Air. Pemerintah mengakui bahwa pencegahan 100% baru dapat terwujud jika ada perbaikan signifikan pada kesempatan kerja dan peningkatan literasi finansial masyarakat.

Kolaborasi Regional dan Langkah Diplomasi Kunci

Indonesia tidak bergerak sendirian dalam menangani krisis ini. Kasus online scam di Kamboja, Myanmar, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah isu transnasional yang memerlukan kolaborasi regional yang kuat. Menlu telah menggunakan jalur diplomasi tingkat ASEAN untuk mendorong otoritas Kamboja agar lebih proaktif dalam membongkar kompleks-kompleks scam yang beroperasi secara terbuka, terutama di kawasan yang dulunya merupakan kawasan ekonomi khusus (SEZ).

Kerja sama ini mencakup pertukaran data intelijen mengenai perekrut dan sindikat, serta percepatan proses identifikasi dan deportasi. Pihak KBRI di Phnom Penh secara intensif menjalin komunikasi dengan kepolisian setempat, khususnya setelah insiden kericuhan 97 WNI. Diharapkan, melalui tekanan diplomasi, pemerintah Kamboja dapat memberikan prioritas tinggi pada kasus TPPO yang melibatkan ribuan warga negara asing, termasuk Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kompleks-kompleks kejahatan ini ditutup permanen, bukan sekadar dipindahkan ke lokasi lain.

Dua Pilihan Sulit dan Tanggung Jawab Kolektif

Dilema yang diungkapkan oleh Menlu—bahwa ada WNI yang menolak untuk pulang—menyoroti kompleksitas krisis TPPO yang jauh melampaui sekadar korban dan pelaku. Ini adalah cerminan dari tantangan ekonomi domestik dan kerentanan sebagian warga negara terhadap janji palsu demi perbaikan hidup yang cepat.

Pemerintah menjamin akan terus memberikan pendampingan bagi WNI yang memilih bertahan di Kamboja maupun yang akan dipulangkan. Bagi mereka yang memilih pulang, akan ada layanan konseling dan rehabilitasi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Sementara bagi yang menolak, status mereka akan diawasi secara ketat oleh KBRI. Pada akhirnya, krisis 1.000 korban scam ini adalah tanggung jawab kolektif. Memastikan setiap WNI mendapatkan perlindungan 100% memerlukan langkah penegakan hukum yang tegas terhadap para perekrut ilegal di Indonesia dan edukasi yang masif agar tidak ada lagi yang jatuh ke dalam jurang penipuan daring dengan alasan apapun.