Kasus Viral: Tentara Medan Divonis Ringan 10 Bulan Penjara Usai Aniaya Siswa, Publik Kecewa?

MEDAN – Pengadilan Militer I-02 Medan telah menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada seorang prajurit TNI atas kasus penganiayaan terhadap seorang siswa yang sempat viral di media sosial. Putusan ini menuai sorotan tajam dari publik yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan.

Kepala Penerangan Kodam I/BB, Kolonel Inf. Rino Hutomo, membenarkan vonis tersebut. “Terdakwa terbukti melanggar disiplin militer dan tindak pidana penganiayaan. Vonis 10 bulan penjara telah dijatuhkan,” jelasnya.

Meskipun proses hukum telah berjalan, sejumlah pihak dan aktivis pemerhati anak menyuarakan kekecewaan atas ringan-nya hukuman yang dijatuhkan, mengingat dampak psikologis dan fisik yang dialami korban. Kasus ini kembali memicu perdebatan mengenai transparansi dan keadilan dalam peradilan militer.

Tentara Medan Divonis 10 Bulan Usai Aniaya Siswa

Kasus penganiayaan tragis yang menewaskan seorang siswa SMP di Medan akhirnya mencapai babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi, prajurit TNI yang terbukti bersalah dalam kasus tersebut.

Vonis ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Letkol Ziky Suryadi dalam sidang yang digelar di Medan, pada Senin (21/10/2025). Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan Sertu Riza terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan.

“Menyatakan perbuatan terdakwa Riza Pahlivi terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain, dengan pidana penjara selama 10 bulan.” ujar Letkol Ziky Suryadi saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga memerintahkan agar Sertu Riza membayar restitusi sebesar Rp12,7 juta kepada Lenny Damanik, ibu korban MHS (15), sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas perbuatannya.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan oditur militer yang sebelumnya meminta agar Sertu Riza dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta, dengan subsider 3 bulan kurungan apabila tidak membayar.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, oditur menyebut bahwa Sertu Riza terbukti melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hukuman berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Namun, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan terdakwa, antara lain karena Sertu Riza bersikap kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta telah menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban.

Meski demikian, keluarga korban tetap menganggap hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan kehilangan nyawa seorang anak yang masih duduk di bangku SMP.

“Kami kecewa dengan vonis 10 bulan itu. Anak kami meninggal, tapi hukumannya tidak sebanding dengan penderitaan kami.” kata Lenny Damanik, ibu korban, melalui kuasa hukumnya dari LBH Medan.

Hakim Beri Waktu Tujuh Hari untuk Banding

Usai vonis dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan sikap terkait putusan tersebut.

“Apabila dalam masa putusan ini belum menerima, anda dapat menyatakan banding. Apabila saat ini belum dapat mengambil keputusan, anda diberi waktu selama tujuh hari sejak besok. Pada hari kedelapan apabila tidak menyatakan sikap, maka dianggap menerima putusan.” ujar Letkol Ziky Suryadi di hadapan terdakwa.

Kuasa hukum Sertu Riza menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding apabila dianggap perlu.

Kronologi Kejadian Tragis

Kasus ini bermula dari peristiwa tawuran pelajar yang terjadi di kawasan Jalan Pelikan Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 Mei 2025.

Korban MHS (15), pelajar kelas 3 di salah satu SMP negeri di Medan, dikabarkan tidak ikut tawuran, melainkan hanya menyaksikan dari pinggir lokasi. Namun nahas, MHS kemudian ditangkap oleh Sertu Riza Pahlivi, prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa setempat, karena diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Menurut Direktur LBH Medan Irvan Saputra, yang menjadi kuasa hukum keluarga korban, MHS mengalami penganiayaan berat saat diamankan di lokasi kejadian.

“Korban diduga dipukul berkali-kali hingga jatuh ke rel kereta api. Setelah itu ditemukan luka di kepala, dada, serta tangan yang penuh lecet dan memar.” kata Irvan dalam keterangan kepada media.

Keesokan harinya, pada Sabtu, 25 Mei 2025, MHS dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga yang curiga atas penyebab kematian korban kemudian melaporkan kasus ini ke Denpom I/5 Medan pada 28 Mei 2025.

Laporan dan Proses Hukum

Laporan keluarga korban langsung mendapat perhatian dari Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kodam I/BB). Proses penyelidikan dilakukan secara internal oleh Polisi Militer (Pomdam) hingga akhirnya Sertu Riza Pahlivi ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan, karena pelaku merupakan anggota aktif TNI. Selama proses persidangan, Jaksa Militer menghadirkan sejumlah saksi, termasuk rekan korban, petugas kepolisian, dan tim medis yang melakukan visum.

Hasil visum menunjukkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan di bagian dalam tubuh, yang menjadi penyebab utama kematiannya.

Meski demikian, pengadilan menyimpulkan bahwa kematian korban terjadi akibat kealpaan, bukan karena tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa. Hal itu menjadi salah satu dasar hukum mengapa vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan awal.

Sponsored

Butuh Ide Mengatur Keuangan?

Pelajari cara cerdas mengelola pengeluaran dan menambah pemasukan dengan strategi sederhana.

Mulai Sekarang

Sponsored

Ingin Traveling Tanpa Pusing Biaya?

Temukan tips hemat perjalanan dan program reward yang bikin liburan makin mudah. yuk Kepoin Lotto21 Group

Mulai Sekarang

Sponsored

Bagaimana Cara Jadi Lebih Produktif?

Pelajari kebiasaan sederhana yang membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat.

Mulai Sekarang

Reaksi Publik dan Keluarga Korban

Vonis 10 bulan penjara terhadap anggota TNI ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan untuk kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa anak di bawah umur.

Di media sosial, tagar #KeadilanUntukMHS sempat ramai diperbincangkan, dengan banyak warganet yang menyerukan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman lebih berat kepada pelaku.

Keluarga korban melalui LBH Medan menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan militer, tetapi kami akan mempelajari kemungkinan mengajukan banding atau langkah hukum lain agar keadilan bagi MHS benar-benar ditegakkan.” ujar Irvan Saputra.

Tanggapan TNI dan Upaya Reformasi Internal

Pihak TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, menyampaikan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh prajurit agar tidak menyalahgunakan kewenangan di lapangan.

“TNI berkomitmen menegakkan hukum secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu. Setiap prajurit yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan.” tegas pernyataan resmi yang disampaikan setelah putusan pengadilan.

Selain menjatuhkan hukuman penjara, Sertu Riza juga akan menjalani pemeriksaan disiplin internal terkait perilakunya yang dianggap mencoreng nama baik institusi.

TNI menyebut akan terus melakukan pembinaan terhadap aparat Babinsa, termasuk pelatihan etika penanganan masyarakat sipil, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Konteks Sosial dan Pentingnya Perlindungan Anak

Kasus ini menjadi sorotan karena kembali mengingatkan publik akan pentingnya perlindungan anak dan pendekatan humanis aparat keamanan.

Aktivis perlindungan anak menilai, peristiwa ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan edukasi aparat dalam menangani anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik sosial.

“Anak-anak, meski terlibat dalam tawuran sekalipun, tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan. Harusnya aparat memprioritaskan pendekatan edukatif dan perlindungan.” ujar Retno Listyarti, pemerhati pendidikan dan anak.

Kasus MHS juga membuka kembali wacana tentang pemisahan kewenangan antara aparat militer dan sipil dalam urusan penegakan hukum di wilayah permukiman, khususnya terhadap anak dan pelajar.

Kesimpulan DiskusiBerita :

Kasus penganiayaan terhadap MHS, siswa SMP di Medan, berakhir dengan vonis 10 bulan penjara bagi pelaku, Sertu Riza Pahlivi, anggota TNI yang terbukti lalai hingga menyebabkan kematian korban. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Meski terdakwa dinilai kooperatif dan menyesali perbuatannya, banyak pihak — termasuk keluarga korban — menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan hilangnya nyawa seorang anak. Kasus ini menimbulkan sorotan luas dan menjadi pengingat penting bagi aparat agar tidak menyalahgunakan kewenangan serta lebih mengutamakan pendekatan humanis, terutama terhadap anak di bawah umur.

TNI berkomitmen memperkuat pembinaan dan disiplin internal agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.