Memperkuat Akar Demokrasi: Sarasehan Banjarnegara Ajak Warga Berperan Aktif dalam Pendidikan Politik

BANJARNEGARA – Dalam upaya memajukan kualitas demokrasi lokal, sebuah acara sarasehan digelar di Banjarnegara, berfokus utama pada peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Acara ini bertujuan mengajak warga agar lebih aktif, kritis, dan berpartisipasi penuh dalam proses politik, bukan hanya saat pemilihan.

Ketua Penyelenggara, Budi Santoso, menjelaskan bahwa sarasehan ini menjadi wadah dialog antara tokoh masyarakat, akademisi, dan warga biasa. “Kami ingin memastikan bahwa akar demokrasi kita kuat. Warga harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih yang cerdas,” ujar Budi.

Materi yang dibahas meliputi pentingnya integritas pemilu, pengawasan kebijakan publik, dan antikorupsi. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemilih yang lebih teredukasi dan mampu membuat keputusan rasional, sehingga kualitas kepemimpinan dan kebijakan di Banjarnegara dapat meningkat.

Sarasehan Dorong Pendidikan Politik Banjarnegara

Pendidikan politik menjadi sorotan utama dalam sarasehan publik yang digelar di Pendopo Dipayudha Adigraha, Jumat (17/10/2025). Acara yang diinisiasi oleh Forum Demokrasi (Fordem) Banjarnegara ini menghadirkan tokoh masyarakat, aktivis, dan legislator setempat untuk berdiskusi terkait upaya memperkuat posisi politik Banjarnegara di tingkat nasional.

Salah satu pembicara utama, Wahono, pendiri Forum Kebangkitan Banjarnegara dan Bangsa, menekankan bahwa ketiadaan perwakilan Banjarnegara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah berdampak langsung pada terbatasnya ruang fiskal dan akses anggaran pembangunan bagi daerah. Menurut Wahono, hal ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga akibat minimnya kesadaran politik masyarakat setempat.

“Ruang fiskal Banjarnegara tahun ini menyempit, ini menurut saya warisan dari kesalahan kolektif kita. Kita belum menyiapkan pondasi politik yang kuat dan itu terlihat dari kurangnya wakil daerah di DPR RI.” ujar Wahono dalam sesi diskusi publiknya. Ia menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 800 ribu orang, seharusnya Banjarnegara mampu memiliki perwakilan minimal empat kursi di DPR RI.

Pendidikan Politik Sebagai Kunci Perkuat Representasi Daerah

Wahono menilai rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu akar masalah yang membuat Banjarnegara belum memiliki wakil di parlemen pusat. “Kalau DPT kita 800 ribu, dan yang menggunakan hak pilih sekitar 700 ribu orang, dengan perhitungan dana Rp500 per suara saja, sudah ada Rp350 juta yang bisa dialokasikan untuk pendidikan politik,” jelasnya. Ia menekankan bahwa dana tersebut semestinya digunakan untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar lebih memilih calon dari Banjarnegara sendiri.

Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya sekadar mengenalkan hak dan kewajiban pemilih, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap daerah. Ia menyebut konsep ini sebagai “pendidikan politik rasa primordialis,” yaitu pendidikan politik yang menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Banjarnegara. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga aktif dalam mendukung kandidat dari daerah sendiri.

Selain itu, Wahono menekankan perlunya pemanfaatan pendidikan politik untuk membentuk generasi muda yang kritis dan cerdas dalam menilai program politik. Ia mengingatkan bahwa tanpa kader politik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif, Banjarnegara akan terus kehilangan peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran yang layak dari pusat.

Legislator Banjarnegara: Pendidikan Politik Harus Menghasilkan Kader Visioner

Menanggapi pandangan Wahono, Anggota DPRD Banjarnegara dari Fraksi Demokrat, Slamet, mengakui bahwa pendidikan politik memang menjadi agenda penting bagi setiap partai politik. Menurutnya, sepuluh partai yang aktif di Banjarnegara setiap tahun menerima alokasi dana khusus untuk kegiatan pendidikan politik yang bertujuan membentuk kader-kader partai yang cerdas dan dewasa secara politik.

“Setiap tahun partai politik mendapatkan anggaran untuk pendidikan politik. Kegiatan ini diarahkan agar kader memiliki pemahaman yang matang tentang tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan benar.” jelas Slamet.

Slamet juga menegaskan bahwa ketiadaan wakil Banjarnegara di DPR RI berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia mencontohkan periode lima tahun lalu, ketika Banjarnegara memiliki wakil di parlemen pusat, banyak program pembangunan yang berhasil dibawa ke daerah, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Kini, tanpa representasi di pusat, Banjarnegara mengalami keterbatasan akses fiskal. Program pembangunan yang dulu bisa cepat terealisasi kini tertunda atau harus bersaing dengan daerah lain yang memiliki wakil di DPR RI.” ujarnya.

Lebih lanjut, Slamet menyebut bahwa pendidikan politik tidak hanya penting untuk kader partai, tetapi juga bagi masyarakat umum agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan fungsi legislator, sistem politik, serta dampak pilihan mereka terhadap pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara partai politik, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem politik yang sehat di Banjarnegara.

Peran Forum dan Aktivis dalam Mendorong Kesadaran Politik

Forum Demokrasi Banjarnegara (Fordem) memandang sarasehan publik sebagai sarana strategis untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, aktivis, dan praktisi pemerintahan. Diskusi ini tidak hanya menyoroti isu representasi daerah, tetapi juga membahas tantangan dan solusi untuk meningkatkan partisipasi politik warga Banjarnegara.

Wahono menambahkan bahwa forum-forum semacam ini menjadi ruang dialog penting untuk menyatukan visi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih wakil rakyat yang mampu membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional.

“Ini bukan soal partai atau kepentingan kelompok tertentu. Yang utama adalah membangun kesadaran kolektif bahwa suara kita memiliki kekuatan untuk menentukan nasib Banjarnegara.” jelas Wahono.

Strategi Memperkuat Pendidikan Politik di Banjarnegara

Dalam sarasehan tersebut, beberapa strategi disampaikan untuk memperkuat pendidikan politik di Banjarnegara. Pertama, memanfaatkan dana pendidikan politik yang tersedia di partai secara lebih efektif untuk program-program literasi politik masyarakat. Kedua, melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam memberikan pelatihan atau seminar politik yang mudah diakses oleh warga dari berbagai lapisan.

Ketiga, mengoptimalkan peran media lokal untuk menyebarkan informasi terkait hak politik dan mekanisme pemilihan wakil rakyat. Keempat, membentuk komunitas atau kelompok diskusi di tingkat desa untuk mendekatkan masyarakat dengan isu politik lokal dan nasional. Kelima, mendorong keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan politik agar mereka memahami pentingnya partisipasi aktif sejak dini.

Dengan strategi ini, diharapkan Banjarnegara mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat, mendorong lahirnya kader-kader visioner, serta memperkuat posisi daerah di panggung nasional melalui wakil yang kompeten di DPR RI.

Kesimpulan

Sarasehan publik yang digelar Fordem Banjarnegara menunjukkan pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi untuk memperkuat representasi daerah. Aktivis, legislator, dan masyarakat sepakat bahwa tanpa pendidikan politik yang memadai, Banjarnegara akan terus menghadapi keterbatasan akses fiskal dan pembangunan.

Pendidikan politik yang efektif bukan hanya untuk kader partai, tetapi juga bagi seluruh warga, sehingga masyarakat memiliki pemahaman, kesadaran, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Dengan kolaborasi antara partai politik, aktivis, pemerintah, dan masyarakat, Banjarnegara memiliki peluang untuk memperkuat posisi politiknya, membawa aspirasi warga ke tingkat nasional, serta memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.