KOREA SELATAN ‘KODE HITAM’! Marak Penipuan dan Kekerasan, Warga Korsel Dilarang Keras ke Kamboja

Jakarta – Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah darurat dengan menaikkan status peringatan perjalanan ke tingkat tertinggi, yang dijuluki “Kode Hitam,” untuk beberapa wilayah di Kamboja. Keputusan drastis ini dikeluarkan menyusul lonjakan kasus penipuan pekerjaan (job scam), penyekapan, dan kekerasan brutal yang menimpa warga negara Korea Selatan.

Larangan perjalanan ini secara spesifik menargetkan kota-kota perbatasan seperti Poipet dan Bavet, serta wilayah Gunung Bokor di Provinsi Kampot, tempat seorang mahasiswa Korea berusia 22 tahun dilaporkan tewas disiksa pada Agustus 2025.

Pihak berwenang Seoul mengungkapkan bahwa sekitar 1.000 warga Korea Selatan ditemukan terjebak dalam pusat-pusat penipuan daring (online scam) di Kamboja. Para korban awalnya tergiur tawaran gaji tinggi, namun kemudian disekap, dipaksa melakukan operasi penipuan, dan disiksa oleh kelompok kriminal yang diyakini didalangi oleh sindikat internasional. Sekitar 80 warga Korsel dilaporkan masih hilang atau belum terkonfirmasi keselamatannya.

Menteri Luar Negeri Korsel menegaskan larangan ini adalah upaya mendesak untuk melindungi warganya. Pemerintah Korsel kini bekerja sama dengan Kamboja untuk memulangkan para korban, meskipun sebagian dari mereka yang dipulangkan akan tetap menghadapi proses hukum karena diduga terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut.

Langkah “Kode Hitam” ini menjadi sinyal paling keras dari Korea Selatan terkait ancaman keselamatan yang nyata bagi warganya di Kamboja.

Korsel Resmi Larang Kamboja Karena Tipu Kerja

Alarm Bahaya Seoul Terhadap Jebakan Maut di Kamboja

Ketegasan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) dalam melindungi warga negaranya kembali diuji. Belakangan ini, perhatian dunia tertuju pada langkah darurat Seoul yang resmi mengeluarkan Larangan Perjalanan Korea Selatan Kamboja dengan tingkat tertinggi, dikenal sebagai ‘kode hitam’, untuk sejumlah wilayah di Kamboja. Keputusan drastis ini dipicu oleh lonjakan laporan kasus job scam atau penipuan kerja daring yang melibatkan ribuan warga negara Korsel. Bukan sekadar penipuan finansial, praktik kejahatan ini disinyalir melibatkan unsur perdagangan manusia, kerja paksa, hingga penyiksaan di kompleks-kompleks kejahatan terorganisir di Kamboja.

Data yang terungkap dari Seoul dan Phnom Penh, ibu kota Kamboja, menguak fakta yang mengejutkan. Ratusan hingga ribuan warga Korsel yang awalnya tergiur tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah di luar negeri, justru terjebak dalam perangkap sindikat kriminal internasional. Mereka dipaksa menjadi operator scam atau penipuan daring, seperti phishing atau love scamming. Kegagalan memenuhi target sering kali berujung pada penyiksaan, penahanan ilegal, bahkan, yang paling tragis, adalah kematian. Kasus-kasus ini menyorot sisi gelap dari gelombang globalisasi dan konektivitas digital yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional.

Ancaman ‘Kode Hitam’: Penyelamatan Warga Negara di Tengah Bahaya

Pemerintah Korea Selatan telah menaikkan tingkat peringatan perjalanan ke sejumlah wilayah di Kamboja, termasuk kawasan Poipet, Bavet, dan area sekitar Gunung Bokor di Provinsi Kampot. Wilayah-wilayah ini diidentifikasi sebagai sarang utama operasional sindikat online scam. ‘Kode hitam’ ini secara efektif melarang warga Korsel untuk bepergian ke daerah-daerah tersebut.

Langkah ini diambil setelah kasus memilukan yang menimpa seorang mahasiswa Korsel berusia 22 tahun yang ditemukan tewas pada Agustus lalu, diyakini setelah disiksa dalam kompleks penipuan. Kematian tragis ini menjadi titik balik, mendorong Seoul untuk mengambil tindakan luar biasa guna memastikan keamanan warganya.

Tim gugus tugas khusus dari Korea Selatan segera dikirim ke Phnom Penh untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Kamboja. Misi utama mereka adalah mengevakuasi, mengidentifikasi, dan memproses pemulangan para korban yang terperangkap dalam jeratan Job Scam Kamboja ini. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang Korsel Pulangkan Warga telah terlihat di Bandara Incheon, di mana puluhan warga Korsel yang diduga menjadi korban atau bahkan terlibat dalam jaringan tersebut telah kembali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Modus Operandi Jaringan Kejahatan: Dari Tawaran Kerja Palsu Hingga Penyiksaan

Bagaimana ribuan orang bisa terjebak dalam skema keji ini? Modus operandi yang digunakan oleh jaringan kejahatan, yang didominasi oleh sindikat Asia Timur, sangat terstruktur dan manipulatif. Mereka memanfaatkan platform media sosial dan situs lowongan kerja palsu untuk memasang iklan dengan tawaran yang sangat menggiurkan: gaji fantastis, akomodasi mewah, dan pekerjaan yang minim keahlian di luar negeri, khususnya di Kamboja, Filipina, atau Myanmar.

Korban, yang seringkali merupakan pencari kerja yang putus asa atau tergiur dengan iming-iming kekayaan instan, direkrut dengan janji palsu untuk posisi ‘admin’ atau ‘marketing’ di perusahaan-perusahaan teknologi. Namun, setelah tiba di Kamboja, mereka segera disekap dan dipaksa bekerja di kompleks-kompleks yang dijaga ketat, yang berfungsi sebagai markas operasi Penipuan Kerja Online.

Pekerjaan yang sesungguhnya adalah menjalankan skema penipuan, seperti menargetkan warga negara di negara asal mereka (termasuk Korsel) melalui phishing, telecom fraud, atau romance scam. Mereka diwajibkan mencapai target pendapatan yang mustahil. Jika gagal, hukuman yang diterima sangat brutal:

• Kerja Paksa Berlebihan: Jam kerja yang tidak manusiawi, tanpa hari libur.
• Penyiksaan Fisik dan Mental: Pemukulan, setruman listrik, hingga penahanan di ruang isolasi.
• Perdagangan Manusia: Korban yang tidak lagi ‘berharga’ atau menolak bekerja kerap ‘dijual’ ke sindikat kejahatan lain di kompleks berbeda.

Amnesty International dan berbagai organisasi hak asasi manusia global telah memperkirakan adanya puluhan kamp penampungan semacam ini di Kamboja, yang beroperasi dengan impunitas, menandakan adanya dugaan keterlibatan atau pembiaran dari pihak berwenang setempat.

Respons Kamboja dan Kolaborasi Antarnegara

Isu ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi juga diplomatik. Pemerintah Kamboja, di sisi lain, telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Seoul. Kamboja telah melakukan sejumlah penangkapan dan operasi penggerebekan di kompleks-kompleks scam tersebut. Ratusan tersangka, termasuk warga negara Korsel yang diduga sebagai pelaku, telah ditahan dan sebagian di antaranya dideportasi.

Langkah cepat ini menunjukkan pengakuan Phnom Penh terhadap seriusnya masalah Kamboja Jaringan Kejahatan ini yang merusak citra internasional mereka. Kerjasama bilateral antara Korea Selatan dan Kamboja berfokus pada pembentukan sistem respons cepat untuk melindungi korban dan memproses pemulangan para tersangka. Namun, kompleksitas masalah terletak pada pembedaan antara korban yang dipaksa menjadi pelaku dan mereka yang memang sejak awal terlibat dalam jaringan kriminal. Para warga Korsel yang dipulangkan harus menghadapi proses hukum di negara asal, dengan risiko tuntutan pidana bagi mereka yang terbukti sebagai aktor kejahatan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang

Krisis job scam di Kamboja ini memiliki implikasi yang luas, melampaui sekadar masalah keamanan warga negara.

• Kerusakan Reputasi Internasional Kamboja: Skandal ini menodai upaya Kamboja untuk menarik investasi dan pariwisata. Stigma sebagai ‘sarang kejahatan daring’ dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan internasional.
• Krisis Kepercayaan di Korea Selatan: Pemerintah Korsel berada di bawah tekanan besar untuk menjamin perlindungan warga negara di luar negeri. Kasus ini juga memicu debat internal tentang perlunya peningkatan edukasi publik mengenai bahaya lowongan kerja palsu di luar negeri.
• Ancaman Keamanan Siber Regional: Jaringan scam ini tidak hanya menargetkan warga Korsel, tetapi juga warga dari berbagai negara Asia dan Barat. Ini menuntut kerjasama penegakan hukum yang lebih erat antarnegara di Asia Tenggara untuk memberantas kejahatan transnasional ini hingga ke akarnya.
• Dampak Psikologis Korban: Para korban yang berhasil diselamatkan seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat penyekapan, kerja paksa, dan penyiksaan. Mereka membutuhkan rehabilitasi dan dukungan psikososial untuk kembali ke kehidupan normal.

Analisis Mendalam: Akar Permasalahan dan Tindakan Pencegahan

Permasalahan job scam di Kamboja dan negara Asia Tenggara lainnya berakar pada kombinasi faktor-faktor:

• Regulasi yang Lemah dan Impunitas: Di beberapa wilayah, penegakan hukum terhadap operasi scam yang melibatkan investasi asing terorganisir terbukti lemah atau lamban.
• Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Kesenjangan ekonomi mendorong banyak orang mencari ‘jalan pintas’ menuju kekayaan, membuat mereka rentan terhadap janji-janji palsu.
• Kemajuan Teknologi: Adopsi masif teknologi digital mempermudah sindikat kejahatan untuk beroperasi tanpa terlihat dan menargetkan korban dari mana saja.

Untuk mencegah terulangnya tragedi ini, langkah-langkah harus diambil pada berbagai tingkatan:

• Peningkatan Kesadaran Publik: Kampanye besar-besaran di Korea Selatan dan negara-negara lain harus dilakukan untuk memperingatkan warganya mengenai bahaya job scam di Kamboja. Informasi mengenai tanda-tanda lowongan palsu (gaji tidak realistis, proses rekrutmen yang terlalu mudah, permintaan pembayaran di awal) harus disebarluaskan.
• Kerja Sama Penegakan Hukum: Seoul harus terus menekan Phnom Penh dan berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengidentifikasi dan menindak pemilik serta operator kompleks kejahatan ini, termasuk mereka yang berada di balik layar.
• Regulasi Pekerja Migran yang Lebih Ketat: Meskipun kasus ini sebagian besar menimpa warga Korsel yang terlibat (baik sebagai korban maupun pelaku) dalam scam, namun pada skala yang lebih luas, perlindungan pekerja migran resmi harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan sistem perekrutan.
• Sanksi Diplomatik dan Ekonomi: Jika Kamboja gagal menunjukkan kemajuan nyata dalam menindak sindikat kejahatan, komunitas internasional dan Korsel dapat mempertimbangkan sanksi atau peninjauan ulang hubungan ekonomi hingga keamanan.

Harapan di Tengah Ancaman

Langkah tegas Korea Selatan dengan mengeluarkan Larangan Perjalanan Korea Selatan Kamboja merupakan sinyal jelas bahwa Seoul tidak akan mentolerir ancaman terhadap warganya. Krisis ini adalah pengingat pahit akan realitas kejahatan transnasional di era digital. Sementara operasi pemulangan warga terus berlangsung, fokus jangka panjang harus dialihkan pada upaya pemberantasan jaringan kejahatan, memastikan keadilan bagi para korban, dan memulihkan reputasi Kamboja dari cengkeraman sindikat kriminal yang memanfaatkan kelemahan regulasi. Hanya melalui kerjasama internasional yang kuat dan komitmen yang teguh dari semua pihak, perang melawan jaringan Job Scam Kamboja yang keji ini dapat dimenangkan.

Tentu, saya akan melanjutkan artikel dengan gaya penulisan yang informatif dan mendalam untuk mencapai target panjang SEO yang optimal, dengan tetap mempertahankan fokus pada krisis job scam antara Korea Selatan dan Kamboja.

Sponsored

Butuh Ide Mengatur Keuangan?

Pelajari cara cerdas mengelola pengeluaran dan menambah pemasukan dengan strategi sederhana.

Mulai Sekarang

Sponsored

Ingin Traveling Tanpa Pusing Biaya?

Temukan tips hemat perjalanan dan program reward yang bikin liburan makin mudah. yuk Kepoin Lotto21 Group

Mulai Sekarang

Sponsored

Bagaimana Cara Jadi Lebih Produktif?

Pelajari kebiasaan sederhana yang membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat.

Mulai Sekarang

Mendalami Skala Krisis: Angka yang Menceritakan Kengerian

Untuk memahami sepenuhnya mengapa Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah ekstrem dengan menerbitkan ‘kode hitam’ larangan perjalanan, perlu ditelisik lebih jauh skala krisis yang terjadi di balik tembok-tembok kompleks kejahatan di Kamboja. Angka-angka yang dirilis oleh satuan tugas darurat Seoul dan laporan-laporan lembaga non-pemerintah internasional (NGO) melukiskan gambaran yang mengerikan tentang seberapa luasnya jaringan ini beroperasi.

Laporan awal menyebutkan bahwa setidaknya ada 80 warga Korsel yang dikabarkan hilang atau tidak dapat dikonfirmasi keselamatannya. Namun, seiring berjalannya investigasi, jumlah perkiraan warga Korsel yang terjebak dalam lingkaran setan penipuan kerja di Kamboja membengkak drastis. Beberapa sumber bahkan menyebut angka mencapai lebih dari seribu (1.000) individu yang terseret masuk ke dalam pusaran kerja paksa online scam.

Skala penipuan ini melampaui batas kewarganegaraan. Meskipun perhatian utama saat ini adalah nasib warga Korea, sindikat yang sama ini juga telah menjebak ribuan warga negara lain, termasuk dari Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kita sedang berhadapan dengan fenomena kejahatan terorganisir transnasional yang menggunakan Kamboja sebagai pangkalan operasional utama di Asia Tenggara.

Amnesty International, melalui investigasi mendalamnya, memperkirakan bahwa ada setidaknya 53 kamp penampungan besar di Kamboja yang dijalankan oleh kelompok kriminal. Kamp-kamp ini beroperasi sebagai pusat panggilan (call center) gelap untuk menjalankan penipuan daring, seperti phishing dan love scamming, yang ditujukan kepada korban di seluruh dunia.

Di kamp-kamp inilah, hak asasi manusia para pekerja migran, termasuk warga Korsel, diinjak-injak. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, disekap dalam kondisi tidak higienis, dan mengalami penyiksaan yang sistematis. Kasus tewasnya seorang mahasiswa Korsel di Provinsi Kampot menjadi bukti nyata bahwa ancaman di balik janji pekerjaan ini adalah ancaman terhadap nyawa.

Tanda-Tanda Bahaya: Membongkar Jebakan Job Scam Kamboja

Untuk mencegah lebih banyak korban terperangkap, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri spesifik dari tawaran pekerjaan palsu (Job Scam Kamboja) yang marak di Kamboja:

• Gaji “Sangat Tidak Masuk Akal”: Tawaran gaji bulanan yang mencapai ribuan Dolar AS ($3.000 hingga $10.000) untuk posisi seperti Customer Service atau Data Entry tanpa memerlukan kualifikasi atau pengalaman yang signifikan.
• Proses Rekrutmen Terlalu Mudah dan Cepat: Wawancara singkat (seringkali hanya melalui chat atau video call buram), tanpa pengecekan latar belakang profesional yang mendalam.
• Meminta Biaya di Muka (Fee): Calon pekerja diminta membayar biaya visa, tiket pesawat, atau ‘biaya administrasi’ lainnya yang tidak lazim dalam proses rekrutmen resmi.
• Kontrak Kerja yang Tidak Jelas: Dokumen kontrak kerja yang dikirimkan tidak mencantumkan nama perusahaan yang terdaftar, tidak memiliki alamat kantor yang valid, atau tidak merinci jenis pekerjaan secara spesifik (hanya menyebut “bidang teknologi” atau “marketing online”).
• Lokasi Kerja di Zona Khusus dan Terpencil: Tawaran kerja yang berlokasi di wilayah perbatasan atau zona ekonomi khusus, seperti di Sihanoukville, Poipet, atau Bavet, yang seringkali merupakan area kompleks kasino atau properti yang tertutup.
• Pembatasan Komunikasi: Begitu tiba, korban akan disita paspor dan ponselnya, serta dilarang berkomunikasi dengan dunia luar, menjebak mereka dalam isolasi total.

Diplomasi Krisis: Upaya Gabungan Seoul-Phnom Penh

Menghadapi skala krisis ini, Pemerintah Korea Selatan telah mengaktifkan seluruh jalur diplomatik. Menteri Luar Negeri Korsel telah secara langsung memanggil Duta Besar Kamboja di Seoul, menuntut tindakan cepat dan konkret. Respon dari Kamboja, meskipun lambat di awal, kini menunjukkan peningkatan kerjasama.

Gugus Tugas Gabungan Korea-Kamboja telah dibentuk. Kesepakatan utama yang dicapai adalah:

• Sistem Respon Cepat (Quick Response System): Mekanisme darurat untuk segera menanggapi laporan penculikan atau penyekapan warga Korsel di Kamboja, memungkinkan penegak hukum kedua negara berkoordinasi secara real-time.
• Pemulangan Tersangka dan Korban: Kamboja sepakat untuk mendeportasi warga Korsel yang terlibat dalam online scam. Dalam satu gelombang pemulangan massal, tercatat 59 hingga 64 warga Korsel telah dipulangkan ke Incheon. Mereka yang kembali akan segera diinterogasi dan, jika terbukti menjadi pelaku, akan menghadapi tuntutan pidana serius di bawah hukum Korea Selatan.
• Penyelidikan Bersama: Seoul mengirimkan tim penyidik dan intelijen untuk membantu otoritas Kamboja melacak dan mengidentifikasi markas-markas sindikat kejahatan yang sering bersembunyi di balik bisnis properti atau kasino.

Kerja sama ini penting untuk memilah antara korban yang dipaksa menjadi operator scam dan pelaku yang secara sukarela terlibat dalam kejahatan transnasional. Hukum Korsel memperlakukan warga negara yang melakukan kejahatan di luar negeri dengan sangat serius, dan beberapa dari mereka yang dipulangkan masuk dalam Daftar Merah Interpol. Proses hukum yang akan mereka hadapi di Incheon akan menjadi penentu penting dalam memberikan keadilan bagi korban penipuan yang mereka lakukan.

Ancaman terhadap Kedaulatan Digital: Lebih dari Sekadar Kerja Paksa

Isu Penipuan Kerja Online di Kamboja bukanlah sekadar masalah ketenagakerjaan atau imigrasi, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan digital dan keamanan finansial global.

Sindikat kejahatan yang beroperasi dari kompleks-kompleks ini merupakan ujung tombak dari industri scam yang diperkirakan bernilai miliaran dolar AS secara global. Mereka menargetkan warga negara di berbagai belahan dunia, mencuri data pribadi, dan mengeruk uang tabungan masyarakat melalui skema phishing, investment fraud, hingga cryptocurrency scam.

Data menunjukkan bahwa tingginya kerugian finansial yang dialami warga Korsel akibat phishing dan voice phishing (vishing) telah menjadi masalah keamanan nasional di Seoul. Dengan melancarkan operasinya dari luar negeri, jaringan kejahatan ini merasa lebih aman dari jangkauan penegakan hukum lokal.

Oleh karena itu, tindakan Seoul dengan mengeluarkan Larangan Perjalanan Korea Selatan Kamboja dan mobilisasi sumber daya diplomatik-hukum adalah bagian dari strategi yang lebih besar: memotong mata rantai operasi scam ini di sumbernya. Korea Selatan secara aktif menyerukan langkah-langkah nyata untuk mengatasi penipuan daring di seluruh Asia Tenggara, menyadari bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan sendirian.

Sisi Gelap Pembangunan: Kasino dan Zona Khusus

Menarik untuk dicermati, banyak dari kompleks scam ini berlokasi di atau dekat zona ekonomi khusus dan kompleks kasino, terutama di kota-kota perbatasan. Fenomena ini menunjukkan adanya celah regulasi dan pengawasan di area-area tersebut.

Pembangunan masif properti dan kasino di Kamboja, yang didorong oleh investasi asing, menciptakan “kota-kota tertutup” yang memungkinkan operasi gelap berjalan tanpa diketahui. Di balik kemilau lampu kasino, praktik ilegal seperti perjudian daring, pencucian uang, dan, yang paling parah, perdagangan manusia dan kerja paksa, telah menemukan tempat berlindung.

Pemerintah Kamboja menghadapi dilema. Mereka perlu menyeimbangkan upaya penegakan hukum yang keras untuk menjaga citra internasional dengan kepentingan ekonomi yang didorong oleh investasi asing di sektor properti dan kasino. Namun, krisis ini menunjukkan bahwa biaya impunitas jauh lebih mahal daripada keuntungan ekonomi jangka pendek. Citra sebagai Kamboja Jaringan Kejahatan akan menghalangi investasi yang legal dan berkelanjutan.

Penderitaan yang Tak Terucapkan

Untuk para korban, pengalaman terjebak dalam Job Scam Kamboja adalah mimpi buruk yang menghancurkan hidup mereka. Mereka bukan hanya kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga mengalami penghancuran martabat dan kesehatan mental.

Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Korsel adalah fase pasca-pemulangan (repatriasi). Korban yang berhasil dipulangkan seringkali:

• Mengidap PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): Akibat penyiksaan dan menyaksikan kekejaman di kompleks kejahatan.
• Mengalami Isolasi Sosial: Merasa malu atau takut untuk berbagi pengalaman mereka.
• Menghadapi Masalah Hukum: Beberapa korban dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan penipuan dan mungkin menghadapi pertanyaan hukum, meskipun keterlibatan mereka di bawah paksaan.

Pemerintah Korea Selatan, oleh karena itu, harus memastikan bahwa ada program rehabilitasi dan dukungan psikologis yang komprehensif bagi warga yang dipulangkan. Proses ini harus berfokus pada pemulihan, bukan hanya interogasi.

Pelajaran bagi Kawasan Asia Tenggara

Krisis yang dihadapi Korea Selatan dan Kamboja ini memberikan pelajaran penting bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand juga melaporkan ribuan warganya terjebak dalam sindikat scam serupa di negara-negara golden triangle kejahatan ini.

Langkah Korsel harus menjadi pemicu bagi negara-negara tetangga untuk meningkatkan kewaspadaan, mengeluarkan peringatan perjalanan yang serupa, dan berkolaborasi dalam operasi penegakan hukum lintas batas. Kejahatan perdagangan manusia dan penipuan daring tidak mengenal batas negara.

Kesimpulan Strategis: Membangun Kembali Kepercayaan dan Keamanan

Keputusan Korea Selatan untuk mengeluarkan larangan perjalanan (‘kode hitam’) ke wilayah-wilayah kunci di Kamboja adalah langkah yang benar dan perlu untuk melindungi warganya dari ancaman kerja paksa, penyiksaan, dan perdagangan manusia yang tersembunyi di balik Penipuan Kerja Online. Mobilisasi tim khusus dan kerjasama dengan Kamboja dalam proses pemulangan massal (Korsel Pulangkan Warga) menunjukkan keseriusan Seoul.

Namun, menghentikan aliran korban dan memberantas sindikat kejahatan transnasional ini membutuhkan upaya yang jauh lebih dalam dan berkelanjutan. Ini menuntut Pemerintah Kamboja untuk mengambil tindakan yang lebih transparan dan agresif, menindak para pelaku dan melindungi warga negara asing di wilayahnya. Keamanan regional dan integritas digital di Asia Tenggara sangat bergantung pada keberhasilan upaya ini.

Korea Selatan dan Kamboja, sebagai mitra strategis di Asia, harus menjadikan pemberantasan Jaringan Kejahatan Kamboja ini sebagai prioritas utama. Hanya dengan mengeringkan lahan basah yang memungkinkan operasi scam ini tumbuh subur, kepercayaan internasional dan keselamatan warga negara dapat dipulihkan. Skala krisis ini telah membuka mata dunia: job scam di Kamboja bukan sekadar kasus penipuan, melainkan krisis kemanusiaan global yang harus segera diakhiri.