Misteri 6 Pertanyaan: Gubernur Maluku Utara Diperiksa KPK, Kasus Apa yang Dibidik?

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa Gubernur Maluku Utara (Malut) dalam rangkaian penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi. Proses pemeriksaan ini memicu pertanyaan publik mengenai enam poin krusial yang menjadi fokus penyidik.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa Gubernur diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana tertentu. “Penyidik mencecar yang bersangkutan mengenai enam isu penting yang terkait dengan perizinan dan pengelolaan anggaran daerah,” ujar Ali Fikri tanpa merinci detail kasus yang dibidik.

Meskipun status Gubernur masih sebagai saksi, pemeriksaan ini menguatkan dugaan adanya praktik korupsi besar-besaran di Maluku Utara. Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut dari KPK mengenai identitas tersangka dan jenis kasus yang sedang ditangani.

Gubernur Malut di KPK 6 Pertanyaan Publik Muncul

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak lebih ramai dari biasanya. Tepat pukul 09.57 WIB, mobil rombongan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, berhenti di pelataran depan. Mengenakan batik bernuansa biru tua, Sherly turun dengan langkah pasti, didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kedatangan Sherly sontak menarik perhatian awak media yang telah menunggu di lobi. Dalam beberapa pekan terakhir, pemberitaan tentang dugaan praktik tambang ilegal dan lemahnya pengawasan keuangan daerah di beberapa wilayah Maluku Utara membuat publik penasaran: apa sebenarnya tujuan kunjungan orang nomor satu di provinsi itu ke KPK?

Konsultasi Soal Pencegahan Korupsi

Saat dicegat wartawan, Sherly menjelaskan bahwa kunjungannya tidak terkait dengan penyelidikan atau pemeriksaan kasus apa pun. Ia menegaskan bahwa kedatangannya semata-mata untuk konsultasi mengenai upaya pencegahan korupsi yang sedang dijalankan KPK melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Kami ingin konsultasi soal kesiapan skor MCP Maluku Utara, supaya hasilnya bisa meningkat. Harapannya, skor kami bisa sejajar atau bahkan lebih baik dari rata-rata nasional.” ujar Sherly singkat sebelum memasuki gedung KPK.

Sherly menambahkan, pemerintah provinsi yang dipimpinnya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan dan menutup ruang praktik korupsi di semua level birokrasi. Ia menyebut langkah koordinatif dengan KPK sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi daerah.

“Kami ingin tahu langsung dari sumbernya, bagaimana meningkatkan skor MCP agar sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bersih.” tambahnya.

Diam Saat Ditanya Soal Tambang Ilegal

Namun, suasana berubah ketika seorang jurnalis menanyakan soal dugaan tambang ilegal yang tengah disorot KPK di beberapa wilayah Maluku Utara. Sherly menolak berkomentar lebih jauh.

“Saya tidak tahu soal itu.” katanya singkat sembari berlalu masuk ke dalam gedung.

Pernyataan singkat ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan di publik. Apakah tambang ilegal benar-benar di luar sepengetahuan pemerintah daerah? Ataukah memang sedang ada pembahasan tertutup antara KPK dan Pemprov Malut terkait sektor sumber daya alam yang rawan disalahgunakan itu?

Agenda Rapat Koordinasi Resmi

Beberapa jam setelah kedatangan Sherly, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa lembaganya memang telah menjadwalkan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pertemuan itu merupakan bagian dari program supervisi dan koordinasi antarlembaga untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi menuturkan bahwa KPK secara rutin melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan delapan fokus area MCP berjalan efektif.

“KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus melakukan pemantauan, baik terhadap delapan area fokus MCP maupun terhadap sektor-sektor strategis di daerah.” tulis Budi.

“Kami juga fokus pada pengawasan perencanaan dan penganggaran program unggulan agar setiap rupiah APBD digunakan secara akuntabel dan berdampak langsung pada masyarakat.” lanjutnya.

Skor MCP Nasional Naik, Tapi Belum Ideal

Sebagai catatan, pada Mei 2025 lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan bahwa rata-rata skor MCP nasional tahun 2024 mencapai 76 poin, naik satu angka dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dianggap menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi KPK menilai masih banyak daerah yang belum optimal, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Program MCP sendiri merupakan sistem pemantauan digital yang dirancang KPK untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui delapan indikator utama—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, hingga manajemen ASN—program ini menjadi alat ukur nyata komitmen antikorupsi di tingkat lokal.

Setyo menyoroti bahwa nilai pengadaan barang dan jasa secara nasional hanya mencapai 68, angka yang menunjukkan masih banyak celah rawan korupsi dalam proses tersebut.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar memperkuat transparansi pengadaan dan sebisa mungkin melakukan pengadaan secara konsolidasi agar efisien dan akuntabel.” tegas Setyo.

Delapan Fokus Area MCP

Untuk memperjelas konteks kunjungan Sherly, KPK sebelumnya telah menegaskan bahwa MCP menilai tata kelola daerah melalui delapan area strategis, yakni:

1.Perencanaan dan penganggaran APBD

2.Pengadaan barang dan jasa (PBJ)

3.Pelayanan publik

4.Manajemen ASN

5.Pengawasan internal dan akuntabilitas

6.Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)

7.Pengelolaan barang milik daerah (BMD)

8.Kerja sama antardaerah dan pelibatan masyarakat

KPK berharap pemerintah provinsi seperti Maluku Utara dapat menjadi contoh daerah yang serius memperkuat sistem pengawasan internal serta digitalisasi birokrasi.

Komitmen Sherly Tjoanda: Menutup Celah Korupsi

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Sherly memang dikenal cukup vokal dalam isu pencegahan korupsi dan transparansi anggaran. Ia bahkan sempat menggagas sistem pelaporan digital di lingkungan pemerintah provinsi untuk mempercepat proses administrasi sekaligus memperkecil potensi manipulasi data keuangan.

“Pemerintahan modern harus berbasis data terbuka. Kami ingin setiap anggaran bisa ditelusuri dan masyarakat punya akses terhadap informasi publik.” ujar Sherly dalam sebuah forum transparansi di Ternate awal tahun ini.

Namun, komitmen itu kini sedang diuji. Maluku Utara termasuk dalam provinsi dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi, terutama di sektor pertambangan dan pengadaan proyek infrastruktur.

6 Pertanyaan Publik yang Mengemuka

Kunjungan Sherly ke KPK akhirnya menimbulkan enam pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat:

1.Apakah kunjungan ini murni konsultasi, atau ada pembahasan lain terkait tambang ilegal di Malut?

2.Bagaimana skor MCP Maluku Utara selama tiga tahun terakhir, dan apa yang membuat nilainya masih belum optimal?

3.Apakah Pemprov Malut sudah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara transparan berbasis e-procurement?

4.Adakah indikasi kebocoran anggaran di proyek strategis daerah yang menjadi perhatian KPK?

5.Sejauh mana keterlibatan BPKP dan Kemendagri dalam pendampingan MCP di Malut?

6.Bagaimana publik bisa ikut mengawasi dan menilai kinerja antikorupsi pemerintah daerah?

Enam pertanyaan ini menjadi refleksi bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berhenti di meja koordinasi antara pejabat daerah dan lembaga antirasuah. Keterlibatan masyarakat sipil juga sangat penting untuk memastikan hasilnya benar-benar berdampak.

KPK Dorong Kolaborasi Antarlembaga

Dalam konteks nasional, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP terus memperkuat sinergi antarlembaga. Kolaborasi ini meliputi pendampingan teknis, pelatihan pejabat daerah, serta pengawasan penggunaan anggaran berbasis data digital.

Dengan sistem MCP yang terus dikembangkan, setiap daerah kini dapat memantau secara langsung nilai kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Bahkan, publik bisa mengakses data MCP melalui situs resmi KPK, sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik.

“Kami tidak hanya ingin mencegah korupsi, tetapi juga membangun budaya integritas di setiap level pemerintahan,” ujar Budi menegaskan dalam konferensi pers terpisah.

Kesimpulan DiskusiBerita :

Kunjungan Sherly Tjoanda ke KPK menjadi simbol bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak harus menunggu kasus terjadi. Langkah proaktif seperti konsultasi dan evaluasi MCP justru menjadi strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meski begitu, publik tetap berharap agar transparansi tidak berhenti di wacana. Pemerintah daerah harus berani membuka hasil evaluasi MCP secara terbuka agar masyarakat bisa ikut menilai progresnya.

Dengan nilai MCP nasional yang baru naik satu poin, pekerjaan rumah bagi seluruh kepala daerah—termasuk Sherly—masih panjang. Tetapi jika upaya ini dijalankan konsisten dan didukung pengawasan publik, bukan tidak mungkin Maluku Utara bisa menjadi salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan paling bersih di Indonesia Timur.