
YOGYAKARTA – Bos salah satu agen travel haji terkemuka di Yogyakarta dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan serius oleh dua lembaga negara sekaligus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan gabungan ini mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan serius terkait pengelolaan dana jemaah.
Juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kolaborasi pemeriksaan tersebut. “KPK fokus pada dugaan tindak pidana korupsi, sementara BPK melakukan audit keuangan untuk menghitung potensi kerugian negara atau kerugian jemaah haji,” jelasnya.
Kasus ini disinyalir berkaitan dengan dana setoran awal atau operasional haji yang dikelola oleh pihak travel. Pemeriksaan bersama ini bertujuan memastikan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pidana maupun administrasi keuangan, demi melindungi hak-hak calon jemaah haji.
Bos Travel Haji Yogya Diperiksa KPK dan BPK
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 memasuki babak baru. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di berbagai kota, kali ini penyidik KPK turun ke Yogyakarta. Tidak sendirian, lembaga antirasuah itu menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat proses investigasi dan menghitung potensi kerugian negara yang timbul dari kasus ini.
Pada Selasa (21 Oktober 2025), tim KPK memeriksa sejumlah saksi penting dari lima biro perjalanan haji dan umrah yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima pimpinan biro tersebut adalah A, Direktur PT Saibah Mulia Mandiri; MI, Direktur PT Wanda Fatimah Zahra; MA, Direktur PT Nur Ramadhan Wisata; TW, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi; serta RAA, Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kehadiran BPK dalam pemeriksaan kali ini sangat penting. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses penyelidikan tak hanya menyoroti aspek pidana, tetapi juga aspek perhitungan kerugian keuangan negara secara akurat dan terukur.
“Kami menggandeng BPK agar bisa memastikan berapa sebenarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kasus ini menyangkut pengelolaan kuota haji yang menyentuh aspek publik dan dana besar.” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam.
Fokus Kasus: Kuota Haji Tambahan dari Arab Saudi
Kasus yang kini tengah disorot publik ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan 20.000 kuota tambahan jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2023. Tambahan kuota itu seharusnya menjadi kabar gembira bagi ribuan calon jamaah yang sudah lama menunggu antrean haji.
Namun, alih-alih dikelola sesuai aturan, kuota tambahan itu justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji harus mengikuti komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Dengan perhitungan tersebut, dari total tambahan 20.000 kuota, seharusnya 18.400 kursi dialokasikan untuk jamaah haji reguler, sedangkan 1.600 kursi diperuntukkan bagi haji khusus yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK.
Namun, indikasi awal yang diperoleh KPK menunjukkan bahwa pembagian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dugaan kuat muncul bahwa sebagian kuota reguler dialihkan secara tidak sah ke pihak-pihak tertentu melalui sejumlah biro perjalanan haji.
Pemeriksaan Lintas Daerah
Sebelum mengunjungi Yogyakarta, tim penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak dari biro perjalanan di Surabaya dan Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri pola yang sama — apakah terjadi praktik serupa di berbagai wilayah atau hanya terpusat di beberapa daerah tertentu.
Menurut Asep, dari hasil pemeriksaan awal di dua kota sebelumnya, penyidik menemukan adanya pola serupa dalam mekanisme pengalokasian kuota haji khusus. Beberapa biro perjalanan disebut menerima jatah lebih dari seharusnya, sementara sebagian jamaah reguler kehilangan haknya untuk berangkat.
“Dugaan kami, ada mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga pihak tertentu bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian kuota tambahan itu,” ujar Asep.
KPK juga tengah memeriksa dokumen keuangan, kontrak kerja sama, serta data transfer dana antara pihak biro dan oknum tertentu di lingkungan Kementerian Agama. Temuan-temuan tersebut nantinya akan diuji silang dengan hasil audit investigatif dari BPK.
Peran BPK: Mengurai Jejak Uang dan Administrasi
Keterlibatan BPK dalam penyelidikan ini bukan tanpa alasan. Lembaga auditor negara itu memiliki wewenang dan kapasitas untuk menghitung kerugian keuangan negara secara resmi dan metodologis.
Dalam kasus kuota haji ini, BPK disebut tengah menelusuri beberapa aspek penting, antara lain:
1.Perbedaan jumlah kuota antara data resmi pemerintah dan data lapangan.
2.Potensi keuntungan pribadi atau kelompok yang muncul akibat penyelewengan kuota.
3.Aliran dana dari calon jamaah haji ke biro perjalanan dan pihak lain yang diduga tidak sah.
Seorang sumber internal BPK menyebutkan, proses perhitungan masih berjalan karena dokumen yang dikumpulkan KPK cukup banyak dan beragam. “Kami harus pastikan semuanya terverifikasi, termasuk pembayaran setoran, bukti transfer, dan daftar calon jamaah yang terdaftar maupun tidak terdaftar resmi.” ujarnya.
Respons Kementerian Agama
Sementara itu, pihak Kementerian Agama (Kemenag) belum memberikan keterangan detail terkait penyelidikan ini. Namun, pejabat humas Kemenag menegaskan bahwa lembaganya siap bekerja sama penuh dengan KPK dan BPK.
“Kemenag terbuka dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Kami ingin memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.” kata pejabat tersebut singkat.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut nama baik lembaga penyelenggara ibadah yang selama ini diharapkan menjadi garda depan pelayanan umat.
Pola Lama di Balik Skema Kuota
Menurut pengamat kebijakan publik Teguh Santosa, kasus ini memperlihatkan kembali bagaimana potensi penyimpangan dalam tata kelola haji dapat muncul setiap kali ada penambahan kuota dari Arab Saudi.
“Masalah kuota haji ini sensitif. Di satu sisi ada kebutuhan besar masyarakat, di sisi lain ada potensi ekonomi yang sangat besar. Biro perjalanan bisa mendapat keuntungan besar bila mampu mendapatkan akses lebih ke kuota tambahan.” ujar Teguh.
Ia menambahkan, pola seperti ini bukan kali pertama terjadi. Sejak lama, sektor penyelenggaraan haji menjadi lahan rawan penyimpangan karena melibatkan uang dalam jumlah sangat besar dan sistem antrean yang panjang.
“Kalau benar ditemukan penyelewengan, itu artinya masih ada celah dalam regulasi dan pengawasan yang harus segera ditutup.” tegasnya.
Menelusuri Keuntungan Finansial
Dari dokumen yang dihimpun KPK, terdapat dugaan bahwa sebagian biro perjalanan menjual kuota haji tambahan dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga resmi. Sementara jamaah reguler yang seharusnya mendapat kesempatan berangkat justru tergeser oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
KPK kini sedang menghitung berapa besar keuntungan ilegal yang diperoleh dari praktik tersebut. Nilai sementara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, namun angka pasti baru akan diketahui setelah audit BPK selesai.
“Kalau benar ada transaksi yang tidak sah, itu jelas merugikan negara dan masyarakat.” kata Asep.
Belum Ada Tersangka
Hingga kini, KPK belum mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Lembaga antikorupsi itu masih berhati-hati karena penyelidikan mencakup banyak instansi dan individu, mulai dari pejabat kementerian, penyelenggara biro perjalanan, hingga pihak swasta.
Asep memastikan, begitu bukti-bukti kuat terkumpul dan hasil audit BPK keluar, penetapan tersangka akan segera diumumkan ke publik.
“Kami tidak ingin gegabah. Ini kasus sensitif yang menyangkut kepercayaan umat. Jadi kami pastikan setiap langkah kami didukung data dan bukti yang solid.” tuturnya.
Publik Menunggu Kejelasan
Kasus korupsi kuota haji selalu menyita perhatian publik. Selain karena menyangkut urusan keagamaan, juga karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ribuan calon jamaah yang sudah menabung bertahun-tahun bisa kehilangan kesempatan berangkat akibat ulah segelintir pihak yang bermain di balik layar.
Pemerhati isu haji, Siti Nurzannah, menilai keterlibatan KPK dan BPK adalah langkah positif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. “Kalau lembaga penegak hukum turun tangan dan bekerja transparan, harapannya masyarakat bisa kembali yakin bahwa sistem haji kita bisa dibenahi.” ujarnya.
Penutup: Mencari Keadilan di Tanah Suci
Penyelidikan yang kini dilakukan KPK dan BPK bukan sekadar perkara administrasi atau angka-angka. Ia menyentuh sisi moral dan spiritual bangsa. Ibadah haji adalah rukun Islam yang sakral, dan setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya berarti mengkhianati nilai-nilai kejujuran dan amanah.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi pemerintah baru dalam menegakkan tata kelola ibadah yang bersih dan berintegritas. Jika KPK berhasil menuntaskan perkara ini, itu bukan hanya kemenangan hukum, tapi juga kemenangan moral bagi jutaan calon jamaah Indonesia yang menaruh harapan besar pada sistem penyelenggaraan haji yang adil dan transparan.
Misteri 6 Pertanyaan: Gubernur Maluku Utara Diperiksa KPK, Kasus Apa yang Dibidik?
Keputusan Prabowo: Dana Recovery Rp13 Triliun Kasus CPO Dialokasikan untuk Beasiswa LPDP
TENTANG DISKUSIBERITA.COM
DiskusiBerita.com adalah portal berita independen yang menyajikan informasi aktual, akurat, dan berimbang. Kami menghadirkan berita nasional, ekonomi, teknologi, hiburan, hingga opini publik dengan gaya profesional dan terpercaya. Di sini, setiap fakta layak dibahas, dan setiap suara berhak untuk didengar secara cerdas dan objektif.
Keunggulan DiskusiBerita.com
DiskusiBerita.com tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan analisis mendalam dan sudut pandang kritis. Setiap artikel kami dirancang untuk mengajak pembaca berpikir, bukan sekadar membaca.
Kami berdiri tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Integritas dan objektivitas adalah fondasi utama dalam setiap pemberitaan yang kami sajikan.
Setiap berita dikurasi agar relevan dan berdampak. Kami fokus memberikan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar mengejar angka views.
Kami membuka ruang bagi pembaca untuk berpendapat dan berdiskusi langsung di setiap topik — karena suara publik adalah bagian penting dari kebenaran.
Tampilan cepat, responsif, dan fitur interaktif kami dirancang untuk pengalaman membaca modern di semua perangkat.
Kami menjadi mitra strategis bagi brand untuk menghadirkan konten promosi yang elegan dan kredibel, menjaga keseimbangan antara nilai jurnalistik dan kepentingan bisnis.
SATU KLIK DISKUSIBERITA SEMUA INFORMASI TERKINI
NASIONAL Berita dan ulasan mendalam seputar isu-isu terkini di dalam negeri, meliputi perkembangan sosial, budaya, kriminal, dan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.
INTERNATIONAL Liputan komprehensif dari seluruh penjuru dunia, mencakup peristiwa global, hubungan antarnegara, konflik, kerjasama, dan perkembangan yang memengaruhi skala internasional.
POLITIK Analisis dan laporan tentang dinamika politik, pemerintahan, pemilu, kebijakan, serta tokoh-tokoh politik di tingkat nasional maupun daerah.
TEKNOLOGI Informasi terbaru tentang inovasi teknologi, gawai, aplikasi, perkembangan digital, ilmu pengetahuan, serta tips dan trik dunia teknologi.
OLAHRAGA Berita, skor, dan ulasan lengkap dari berbagai cabang olahraga, baik lokal maupun internasional, termasuk sepak bola, bulu tangkis, basket, dan event olahraga besar lainnya.
OTOMOTIF Berita terbaru tentang industri kendaraan, peluncuran mobil dan motor baru, modifikasi, tips perawatan, serta ulasan seputar dunia transportasi.
FINANSIAL Panduan dan berita seputar keuangan pribadi, investasi, pasar modal, ekonomi makro, bisnis, perbankan, dan tips mengelola uang untuk mencapai kebebasan finansial.
HIBURAN Segala hal tentang dunia entertainment, mulai dari kabar selebriti, resensi film, musik, game, hingga tren gaya hidup dan budaya populer yang sedang hangat.
WISATA Inspirasi destinasi perjalanan, ulasan tempat wisata populer, tips traveling, kuliner, dan panduan liburan menarik dari seluruh Indonesia dan mancanegara.
ENTERTAINMENT Kategori Entertainment di DiskusiBerita.com menghadirkan berbagai berita, ulasan, dan tren terkini dari dunia hiburan — baik lokal maupun internasional.
INFORMASI
Diskusi berita adalah lebih dari sekadar forum; ia adalah laboratorium nalar kolektif kita. Mari kita terus bekerja sama, memelihara tempat ini sebagai suar kejelasan di tengah lautan informasi yang membingungkan.
Terima kasih atas partisipasi Anda yang luar biasa. Ingatlah, kekuatan sejati sebuah berita bukan terletak pada seberapa hebohnya ia disiarkan, melainkan pada seberapa cerdas ia didiskusikan.
Sampai jumpa di utas dan topik diskusi berikutnya!