Audit Kinerja: 5 Komisioner KPU Dipanggil DPR Pekan Ini, Evaluasi Besar Menanti

Gelombang perhatian publik terhadap etika penyelenggara pemilu kembali mengemuka. Setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin dan empat anggota lainnya, kini giliran DPR RI yang bersiap memanggil para pejabat tersebut untuk dimintai penjelasan resmi di Senayan.

Lima pejabat yang dimaksud adalah Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta empat anggota KPU lainnya yakni Idham Kholid, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Mereka semua dikenai sanksi setelah dinilai melanggar etik dalam penggunaan pesawat jet pribadi pada masa kampanye Pemilu 2024 lalu.

Pemanggilan Usai Masa Reses DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengonfirmasi bahwa pemanggilan terhadap pimpinan KPU akan dilakukan segera setelah DPR menyelesaikan masa reses dan memasuki masa sidang baru. Ia menyebut langkah itu penting sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara oleh lembaga penyelenggara pemilu.

“Saat ini DPR masih dalam masa reses. Setelah masa sidang dibuka, kami akan memanggil pihak KPU untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan lengkap soal penggunaan jet pribadi itu.” ujar Dede Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut Dede, DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap rupiah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara.

“Dana publik bukan untuk kepentingan pribadi. Semua fasilitas negara diberikan agar tugas penyelenggara negara berjalan lancar, bukan untuk gaya hidup atau kenyamanan pribadi,” tegasnya.

Awal Mula Kasus: Jet Pribadi Saat Masa Kampanye

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan investigasi DKPP terhadap aktivitas sejumlah pejabat KPU yang menggunakan jet pribadi dalam beberapa perjalanan dinas selama masa kampanye Pemilu 2024.

Berdasarkan pemeriksaan, DKPP menemukan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam perencanaan kegiatan resmi, serta tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepatutan etika penyelenggara pemilu.

Dalam sidang etik yang digelar Selasa (21/10/2025), Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan langsung putusan tersebut. Majelis menilai bahwa tindakan kelima pejabat KPU telah mencederai nilai integritas, transparansi, dan kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I, Mochammad Afifuddin, Teradu II Idham Kholid, Teradu III Yulianto Sudrajat, Teradu IV Parsadaan Harahap, dan Teradu V August Mellaz, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum.” ujar Heddy saat membacakan amar putusan.

Selain kelima pejabat tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Sekretaris Jenderal KPU Bernad Darmawan Sutrisno, sementara Betty Epsilon Idroos yang sempat turut diperiksa dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi nama baiknya.

“Merehabilitasi nama baik Teradu VI, Betty Epsilon Idroos, karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.” lanjut Heddy.

DKPP: Penggunaan Jet Tak Sesuai Etika

Dalam pertimbangan majelis, anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan bahwa alasan yang disampaikan KPU—yakni keterbatasan waktu masa kampanye dan kebutuhan mobilitas tinggi—tidak dapat diterima sebagai pembenaran.

Menurutnya, dari total 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi, tidak satu pun rute yang menunjukkan kunjungan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana tertulis dalam perencanaan awal.

“Fakta yang kami temukan menunjukkan perjalanan tersebut lebih banyak dilakukan untuk kegiatan yang bersifat seremonial, seperti monitoring gudang logistik, menghadiri bimbingan teknis KPPS, penguatan kelembagaan, hingga penyerahan santunan bagi petugas badan ad hoc.” jelas Ratna.

Majelis juga mencatat bahwa dalam salah satu perjalanan, jet pribadi digunakan untuk memantau Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia—kegiatan yang dinilai tidak mendesak dan masih dapat dilakukan dengan transportasi komersial reguler.

DPR Desak Transparansi dan Audit Anggaran

Menanggapi putusan DKPP, Komisi II DPR menilai bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu.

“KPU adalah lembaga yang menjaga integritas demokrasi. Jika lembaganya sendiri tidak disiplin dalam penggunaan anggaran, bagaimana publik bisa percaya?” ujar Dede Yusuf.

Ia menambahkan, selain meminta klarifikasi langsung, DPR juga membuka kemungkinan melakukan audit keuangan mendalam terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas KPU selama tahun 2024–2025.

“Kami akan berkoordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memastikan tidak ada penyimpangan penggunaan APBN, baik dalam bentuk perjalanan dinas, penyewaan fasilitas, maupun honor kegiatan.” tambahnya.

KPU Berjanji Akan Patuh dan Evaluasi Internal

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan DKPP dan siap menjalankan seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, tidak ada niat dari pihak KPU untuk menggunakan fasilitas negara secara pribadi.

“Kami menghormati proses dan keputusan DKPP. Kami akan melakukan evaluasi internal agar kejadian seperti ini tidak terulang.” ujarnya singkat.

Afifuddin juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas perjalanan menggunakan jet pribadi dilakukan dalam rangka mempercepat pengawasan distribusi logistik pemilu di daerah yang sulit dijangkau. Namun, ia mengakui bahwa terdapat kekeliruan administratif yang akan segera diperbaiki.

“Kami akan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan keuangan agar semua penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” katanya.

Publik Soroti Gaya Hidup Penyelenggara Negara

Kasus ini langsung menyita perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa penggunaan jet pribadi oleh penyelenggara pemilu mencerminkan gaya hidup elitis yang kontras dengan semangat kesederhanaan dalam pelayanan publik.

Pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar menilai bahwa tindakan tersebut, meskipun mungkin tidak melanggar hukum pidana, tetap merupakan pelanggaran moral dan etika publik.

“Ketika pejabat penyelenggara pemilu menggunakan jet pribadi, pesan yang muncul ke masyarakat adalah kemewahan dan penyalahgunaan kepercayaan. Padahal, pemilu membutuhkan kepercayaan publik sebagai fondasi utamanya.” jelas Ujang.

Ujang menambahkan bahwa DPR dan BPK perlu menindaklanjuti kasus ini agar tidak hanya berhenti pada sanksi etik semata. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, maka perlu ada proses hukum lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Momentum Reformasi di Tubuh KPU

Beberapa kalangan masyarakat sipil pun mendesak agar kasus ini dijadikan momentum untuk mereformasi tata kelola keuangan di KPU.

Koordinator Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa KPU perlu memperkuat standar operasional dan kode etik internal.

“Harus ada regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan fasilitas perjalanan, termasuk mekanisme izin, pelaporan biaya, serta transparansi kegiatan di lapangan. Semua harus bisa diakses publik.” ujarnya.

Titi juga berharap DPR tidak sekadar melakukan klarifikasi formal, tetapi benar-benar menggali akar permasalahan agar kasus serupa tidak berulang di masa depan.

Kesimpulan

Pemanggilan lima anggota KPU oleh DPR menjadi langkah penting dalam menegakkan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras akibat penggunaan jet pribadi, kini DPR mengambil peran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik di balik kasus tersebut.

KPU sendiri menyatakan siap mematuhi keputusan dan melakukan evaluasi internal. Namun, publik menanti langkah nyata perbaikan, bukan sekadar janji moral. Kasus ini menjadi cermin penting bahwa integritas dan kesederhanaan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi Indonesia.