Ancaman Keras Dedi: Pejabat Penyembunyi Anggaran Siap-siap Kehilangan Jabatan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Ia menegaskan tidak akan segan mengambil langkah tegas berupa pencopotan jabatan apabila ditemukan pejabat yang mencoba menyembunyikan data keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disimpan dalam bentuk deposito perbankan.

Dalam pernyataan resminya di Bandung, Rabu (22/10/2025), Dedi menekankan bahwa keterbukaan data publik, terutama mengenai pengelolaan uang rakyat, merupakan prinsip utama pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan hal yang seharusnya diketahui masyarakat, saya tidak akan segan-segan memberhentikan pejabat itu” tegas Dedi.

Pernyataan itu bukan sekadar ancaman kosong. Gubernur Dedi bahkan menyebut bahwa sanksi berat bisa menimpa siapa pun tanpa memandang jabatan—mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)—apabila terbukti menutupi informasi faktual tentang pengelolaan APBD.

Latar Belakang: Dana Rp 4,1 Triliun yang Jadi Sorotan

Sikap tegas Dedi ini muncul setelah muncul laporan publik dari Kementerian Keuangan yang menyebut adanya penempatan dana APBD Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun dalam bentuk deposito. Angka itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025).

Selain Jawa Barat, disebut pula bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito sebesar Rp14,68 triliun, sedangkan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Laporan tersebut memicu perhatian publik karena dana dalam jumlah besar itu seolah “mengendap” tanpa dimanfaatkan optimal untuk pembangunan atau pelayanan masyarakat.

Dedi langsung menanggapi laporan tersebut dengan langkah cepat. Ia menyatakan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap sumber data dan kebenaran laporan tersebut. Untuk memastikan keakuratan, Dedi bahkan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) guna mencocokkan catatan pemerintah pusat dengan data yang dimiliki Pemprov Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan semuanya akurat dan transparan. Kalau memang ada dana yang tercatat sebagai deposito, kami akan buka dan jelaskan secara terbuka kepada publik” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Dedi, publik memiliki hak penuh untuk mengetahui ke mana uang daerah disalurkan dan bagaimana penggunaannya. Ia menilai transparansi keuangan adalah pondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dedi juga menegaskan bahwa setiap laporan dan data keuangan daerah kini akan diaudit secara terbuka. Pemerintah provinsi, lanjutnya, tengah menyiapkan mekanisme digitalisasi data APBD agar proses pemantauan bisa diakses masyarakat secara real-time.

“Ke depan, saya ingin tidak ada lagi ruang gelap dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua harus terbuka dan bisa diakses publik, baik oleh DPRD, akademisi, maupun masyarakat,” tutur Dedi.

Ia juga menyebutkan bahwa sistem pengawasan internal akan diperkuat dengan melibatkan Inspektorat Daerah dan lembaga audit independen. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi praktik penyelewengan atau “parkir dana” yang tidak produktif di rekening perbankan.

Polemik Data: Versi Pemerintah Pusat vs Pemprov Jabar

Meskipun Kementerian Keuangan mengklaim bahwa dana APBD yang disimpan di bank merupakan bagian dari kebijakan likuiditas daerah, Dedi mempertanyakan dasar perhitungannya. Ia menilai data dari pusat perlu diverifikasi, sebab tidak semua dana kas daerah yang tercatat sebagai “deposito” benar-benar bersifat investasi.

Sebagian di antaranya, menurut Dedi, merupakan dana transisi atau cadangan sementara yang disimpan untuk kebutuhan program tertentu, seperti pembayaran proyek, dana pendidikan, atau bantuan sosial yang belum terealisasi pada triwulan berjalan.

“Bisa jadi istilah deposito itu salah persepsi. Ada dana yang memang ditempatkan di rekening penampungan sambil menunggu pencairan proyek. Tapi itu bukan deposito investasi” ujar Dedi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjelaskan secara terbuka setelah hasil audit dan verifikasi selesai. Jika memang terbukti ada kelebihan dana yang “mengendap”, maka Pemprov akan segera mengalokasikannya untuk program produktif masyarakat.

Sorotan Publik dan Desakan Transparansi

Pernyataan Menteri Keuangan soal dana daerah yang “mengendap” sempat memunculkan kritik dari sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai praktik penyimpanan dana APBD dalam bentuk deposito dapat menimbulkan potensi inefisiensi fiskal dan bahkan risiko moral hazard, jika tidak diawasi ketat.

Menurut data Bank Indonesia yang dikutip Purbaya, total simpanan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp233 triliun. Rinciannya:

• Pemerintah Kabupaten: Rp134,2 triliun
• Pemerintah Provinsi: Rp60,2 triliun
• Pemerintah Kota: Rp39,5 triliun

Angka tersebut memunculkan pertanyaan besar: mengapa dana publik sebesar itu tidak segera digunakan untuk membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur daerah?

Menanggapi hal ini, Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat berkomitmen untuk memaksimalkan belanja daerah secara efisien dan mempercepat penyerapan anggaran.

“Setiap rupiah dari APBD harus kembali ke rakyat. Tidak boleh mengendap atau diparkir tanpa alasan yang jelas.” katanya tegas.

Audit dan Langkah Korektif

Sebagai tindak lanjut, Dedi memerintahkan tim khusus dari BPKAD Jabar untuk melakukan audit internal terhadap seluruh rekening kas daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik penempatan dana yang tidak sesuai aturan.

Ia juga meminta agar setiap kepala dinas memberikan laporan berkala mengenai posisi kas, termasuk dana hibah, bantuan keuangan, dan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pengawasan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Pesan Moral dan Kepemimpinan Dedi

Pernyataan keras Dedi bukan hanya peringatan administratif, tetapi juga pesan moral tentang pentingnya integritas pejabat publik. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya mengelola anggaran, tetapi memastikan uang rakyat digunakan dengan amanah.

“Saya ingin seluruh pejabat di Jawa Barat sadar bahwa jabatan itu bukan hak pribadi. Itu amanah yang harus dijalankan dengan hati-hati, jujur, dan terbuka.” katanya.

Dedi menambahkan, ke depan ia akan memperkuat budaya kerja di lingkungan birokrasi Jabar dengan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap keputusan yang diambil akan berlandaskan pada data faktual dan kepentingan publik.

Penutup: Membangun Kepercayaan Publik

Kasus dugaan “deposito APBD” ini menjadi cerminan penting bagaimana isu transparansi masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, langkah cepat Gubernur Dedi Mulyadi untuk memeriksa langsung dan menegaskan komitmen terhadap keterbukaan publik menunjukkan arah baru kepemimpinan di Jawa Barat.

Jika langkah verifikasi, audit terbuka, dan sanksi tegas benar-benar diterapkan, maka Jawa Barat berpotensi menjadi contoh daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang paling transparan di Indonesia.

“Pemerintahan yang jujur bukan hanya soal tidak korupsi, tapi juga soal keberanian untuk membuka semua data kepada rakyat.” pungkas Dedi.