Kontroversi Ijazah Memanas: Analis Desak Jokowi Segera Ungkap Bukti Keaslian di Hadapan Publik

JAKARTA – Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Sejumlah analis dan akademisi mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengungkap bukti keaslian ijazahnya di hadapan publik guna mengakhiri spekulasi yang terus beredar.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (misalnya), Dr. Riana Dewi, menyatakan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. “Presiden harus mengakhiri drama ini. Cukup dengan menunjukkan ijazah asli dan dokumen pendukung secara terbuka. Ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal integritas institusi kepresidenan.” ujarnya.Desakan ini muncul di tengah maraknya kembali isu lama yang dihembuskan di media sosial. Diharapkan langkah proaktif dari Istana dapat meredam polemik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Analis Desak Jokowi Ungkap Keaslian Ijazahnya

Selama lebih dari dua tahun, polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menemukan titik terang. Isu ini, yang awalnya hanya dianggap desas-desus di media sosial, kini menjelma menjadi perdebatan serius di ruang publik dan ranah hukum. Publik pun kembali bertanya: mengapa hal yang semestinya sederhana, seperti kejelasan dokumen pendidikan seorang presiden, justru menjadi persoalan berkepanjangan?

Isu ini kembali mencuat setelah informasi mengejutkan datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lembaga tersebut menyatakan bahwa salinan ijazah Jokowi tidak tercatat dalam arsip resmi negara. Padahal, secara aturan, dokumen penting seorang pejabat negara, terlebih presiden, seharusnya tersimpan di lembaga tersebut sebagai arsip statis kenegaraan. Fakta inilah yang menimbulkan gelombang kecurigaan dan mendorong sejumlah pihak untuk menuntut transparansi.

Kebingungan Publik dan Tuntutan Keterbukaan

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai bahwa polemik ini tidak akan mereda tanpa adanya kejujuran dari pihak Jokowi sendiri. Dalam podcast To The Point Aja di kanal YouTube Sindonews, ia menyebut bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui kebenaran dokumen akademik presiden dua periode itu.

“Jokowi sebenarnya hanya perlu bersikap jujur. Jika ijazahnya benar, sampaikan dengan terbuka agar tidak ada lagi spekulasi liar,” kata Ubedilah. Ia menegaskan, publik berhak atas informasi yang menyangkut rekam jejak pejabat publik, apalagi seorang kepala negara yang telah memimpin selama sepuluh tahun.

Menurutnya, kasus ini telah menjadi cermin lemahnya tata kelola administrasi pencalonan pejabat negara di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya memastikan keabsahan dokumen calon presiden, tampak hanya bersifat formalitas semata.

“Pertanyaannya, apakah verifikasi di KPU selama ini dilakukan untuk memastikan kebenaran, atau hanya memenuhi syarat administratif di atas kertas?” ujarnya menambahkan.

Perburuan Bukti dan Ziarah yang Simbolik

Kebingungan publik semakin dalam setelah Roy Suryo, dr. Tifa, dan Rismon Sianipar — tiga sosok yang dikenal aktif mengkritisi keaslian ijazah Jokowi — melakukan berbagai upaya penelusuran. Mereka bahkan sempat berziarah ke makam ayahanda Jokowi di Solo, sebagai simbol pencarian kebenaran.

Langkah tersebut bukan sekadar ritual, melainkan bentuk penegasan bahwa pencarian kebenaran akademik Jokowi bukan upaya politisasi, melainkan hak masyarakat atas transparansi pemimpin mereka. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan, mereka menemukan bahwa salinan ijazah Jokowi yang disimpan KPU identik dengan versi yang beredar di media sosial. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa salinan yang beredar selama ini memang diambil dari sumber resmi, namun tidak ada bukti autentik yang bisa memverifikasi keasliannya.

Sponsored

Butuh Ide Mengatur Keuangan?

Pelajari cara cerdas mengelola pengeluaran dan menambah pemasukan dengan strategi sederhana.

Mulai Sekarang

Sponsored

Ingin Traveling Tanpa Pusing Biaya?

Temukan tips hemat perjalanan dan program reward yang bikin liburan makin mudah. yuk Kepoin Lotto21 Group

Mulai Sekarang

Sponsored

Bagaimana Cara Jadi Lebih Produktif?

Pelajari kebiasaan sederhana yang membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat.

Mulai Sekarang

Gugatan Bonatua Silalahi dan Jalur Hukum

Kisah lain datang dari Bonatua Silalahi, seorang pengamat kebijakan publik dan peneliti yang membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia menggugat ANRI karena lembaga tersebut tidak dapat memberikan salinan dokumen ijazah Jokowi yang ia minta.

Gugatan tersebut kini bergulir di Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sidang perdananya yang digelar pada 13 Oktober 2025, Bonatua memaparkan alasannya secara akademik. Ia mengatakan bahwa penelitian yang sedang ia lakukan membutuhkan dokumen primer yang valid dan terverifikasi.

“Sebagai peneliti, saya harus memastikan semua data yang digunakan benar-benar dapat diverifikasi. ANRI seharusnya menjadi lembaga kredibel yang menyimpan arsip primer negara, termasuk dokumen ijazah presiden.” tutur Bonatua di hadapan majelis KIP.

Namun, ketika ia mengajukan permintaan resmi ke ANRI, lembaga itu menyatakan tidak memiliki arsip tersebut. Padahal, berdasarkan aturan arsip nasional, semua dokumen penting yang digunakan untuk pencalonan pejabat publik semestinya telah berpindah ke tangan ANRI setelah masa jabatan berakhir.

“Akibat tidak adanya dokumen itu, penelitian saya menjadi tidak lengkap. Artikel ilmiah saya bisa ditolak oleh jurnal Scopus karena data utama tidak tervalidasi.” ujarnya dalam persidangan.

Permintaan Data yang Tak Terpenuhi

Dalam permohonannya, Bonatua meminta tiga hal kepada ANRI:

1.Salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan presiden periode 2014–2019.

2.Salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan periode 2019–2024.

3.Dokumen autentikasi atau arsip pendukung lain yang menjelaskan status keaslian ijazah tersebut.

Namun, hingga sidang digelar, ANRI tetap tidak dapat memenuhi permintaan itu, dengan alasan tidak memiliki dokumen dimaksud. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ke mana sebenarnya dokumen negara tersebut disimpan dan bagaimana sistem pengarsipan nasional bekerja.

Ketiadaan arsip itu bukan hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi institusi negara. Sebab, jika dokumen sepenting ijazah presiden saja tidak tersimpan di lembaga arsip nasional, maka bagaimana nasib dokumen penting lainnya?

Isu yang Bergaung Dua Tahun

Polemik ini bukan kali pertama muncul. Sejak 2023, isu keaslian ijazah Jokowi telah menjadi bahan diskusi publik yang tak kunjung reda. Beberapa pihak menganggapnya hanya sebagai serangan politik menjelang pemilu, namun sebagian lain menilai ini adalah ujian serius bagi integritas pejabat publik.

Dalam beberapa kesempatan, pihak Istana maupun Jokowi sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi langsung. Ketiadaan penjelasan resmi inilah yang justru memperpanjang spekulasi di masyarakat.

Di sisi lain, berbagai upaya hukum dan investigatif yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan bahwa isu ini tidak bisa diabaikan sebagai rumor biasa. Sudah ada permintaan resmi ke lembaga negara, gugatan ke KIP, hingga riset akademik yang dilakukan untuk menelusuri kebenaran dokumen tersebut.

Persoalan Administrasi atau Etika Publik?

Kasus ini kini melampaui sekadar soal selembar ijazah. Ia telah menjadi simbol persoalan transparansi dan etika publik di Indonesia. Ubedilah Badrun menyebut bahwa tata kelola administrasi calon pejabat negara harus dibenahi total.

Menurutnya, jika keaslian ijazah presiden saja tidak bisa diverifikasi secara terbuka, maka publik akan semakin sulit percaya pada lembaga verifikasi lain seperti KPU, Bawaslu, atau bahkan ANRI sendiri.

“Ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal kepercayaan publik terhadap sistem kenegaraan kita. Kalau sistemnya tidak rapi, akan ada preseden buruk di masa depan.” kata Ubedilah.

Menanti Kejelasan dan Kejujuran

Polemik ijazah Jokowi kini menjadi ujian moral dan administratif bagi negara. Publik menanti kejelasan — bukan semata karena rasa ingin tahu, melainkan karena kejelasan itu menyangkut hak warga negara atas keterbukaan informasi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dengan tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara. Termasuk di dalamnya, data pribadi pejabat publik yang digunakan dalam proses pencalonan.

Kini, bola panas berada di tangan lembaga negara: apakah akan tetap diam atau mulai membuka tabir kebenaran di balik selembar ijazah yang menjadi sorotan nasional.Sementara itu, masyarakat, peneliti, dan akademisi terus menanti langkah nyata pemerintah dan lembaga terkait untuk menunjukkan bahwa negara tidak takut pada transparansi. Karena, seperti dikatakan Ubedilah Badrun, “Kejujuran pejabat publik bukan sekadar soal pribadi — tapi soal martabat bangsa.”

Kesimpulan DiskusiBerita :
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo masih menyisakan tanda tanya besar di publik. Meski telah berlangsung selama dua tahun, belum ada kejelasan resmi dari pihak terkait, termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak tersimpannya salinan ijazah di ANRI serta perbedaan data administrasi menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola dokumen negara dan transparansi pejabat publik.

Para akademisi dan pengamat, seperti Ubedilah Badrun dan Bonatua Silalahi, menilai bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui kebenaran atas dokumen pendidikan seorang mantan presiden. Kasus ini bukan semata persoalan pribadi, melainkan menyentuh integritas institusi negara dalam menjaga arsip dan proses verifikasi calon pemimpin bangsa. Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejujuran dan klarifikasi resmi yang bisa mengakhiri spekulasi panjang soal keaslian ijazah tersebut.