Dorongan Keras: DPR Targetkan Aturan Pariwisata Disahkan Cepat Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dorongan keras agar regulasi baru di sektor pariwisata segera disahkan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Desakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mempercepat pemulihan serta pengembangan sektor pariwisata nasional.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa pengesahan aturan ini sangat krusial untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia. “Kami melihat ada urgensi besar. Aturan ini harus segera menjadi undang-undang agar investor mendapat kepastian dan pelaku usaha memiliki pijakan hukum yang jelas,” tegas Syaiful Huda.

DPR berharap, dengan adanya payung hukum yang kuat dan modern, sektor pariwisata Indonesia dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam mencapai target kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun-tahun mendatang.

Dorongan DPR Aturan Pariwisata Segera Disahkan

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, mendorong pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kepariwisataan yang baru saja disahkan DPR RI. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting agar regulasi yang telah disetujui dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor pariwisata nasional.

Siti menjelaskan bahwa kehadiran UU Kepariwisataan yang baru ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Ia menilai, tanpa adanya peraturan pelaksana yang jelas, maka tujuan utama dari undang-undang tersebut—yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata—tidak akan tercapai secara optimal.

“Setelah disahkan, yang paling penting adalah memastikan aturan turunannya segera disusun, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Ini penting agar semangat UU Kepariwisataan bisa benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.” ujar Siti Mukaromah di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Langkah Strategis Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Politikus Fraksi PKB tersebut menjelaskan bahwa UU Kepariwisataan yang baru sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat apabila dikelola dengan baik dan berkeadilan.

“Pemerintah dan DPR telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui UU ini, diharapkan pariwisata bukan hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan menghidupkan kembali potensi daerah.” ucapnya.

Ia menambahkan, penguatan pariwisata nasional harus dibarengi dengan prinsip keberlanjutan. Artinya, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Keberlanjutan adalah kunci. Jangan sampai pariwisata tumbuh pesat tetapi mengorbankan alam dan budaya lokal.” kata Siti.

Pungutan Wisatawan Asing Jadi Salah Satu Fokus

Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang baru ini adalah rencana pungutan bagi wisatawan asing. Menurut Siti, kebijakan tersebut bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bentuk kontribusi wisatawan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

“Dana dari pungutan wisatawan asing nantinya akan digunakan untuk menjaga kelestarian destinasi wisata, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.” jelasnya.

Namun, Siti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa hasil pungutan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya masuk ke kas daerah tanpa dampak langsung.

Sponsored

Butuh Ide Mengatur Keuangan?

Pelajari cara cerdas mengelola pengeluaran dan menambah pemasukan dengan strategi sederhana.

Mulai Sekarang

Sponsored

Ingin Traveling Tanpa Pusing Biaya?

Temukan tips hemat perjalanan dan program reward yang bikin liburan makin mudah. yuk Kepoin Lotto21 Group

Mulai Sekarang

Sponsored

Bagaimana Cara Jadi Lebih Produktif?

Pelajari kebiasaan sederhana yang membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat.

Mulai Sekarang

Manfaat Langsung bagi Masyarakat Sekitar Wisata

Menurut Siti Mukaromah, salah satu perubahan mendasar dalam regulasi pariwisata yang baru ini adalah penegasan peran masyarakat lokal. UU Kepariwisataan menempatkan warga di sekitar destinasi wisata bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan wisata.

“Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Mereka bisa menjadi pekerja, mitra usaha, penyedia jasa, hingga pengelola homestay atau UMKM pendukung,” tuturnya.

Ia menilai pendekatan ini merupakan langkah maju karena selama ini banyak kawasan wisata yang berkembang pesat tetapi tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat setempat. “Dengan sistem berbagi hasil yang diatur dalam UU ini, keadilan ekonomi dapat terwujud. Masyarakat bisa menikmati hasil dari pariwisata yang mereka jaga dan rawat.” ujarnya.

Siti menambahkan, semangat gotong royong dan asas kekeluargaan menjadi dasar utama dalam membangun ekosistem pariwisata baru. “UMKM yang tumbuh di sekitar destinasi wisata harus didukung dengan pelatihan, akses permodalan, dan promosi agar bisa bersaing dan berdaya,” tambahnya.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Diperjelas

Dalam UU baru ini juga diatur secara lebih rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi wisata. Siti menilai pengaturan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan pengelolaan pariwisata lebih terarah.

“Pemerintah daerah memiliki peran besar karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan potensi wisata. Namun koordinasi dengan pusat tetap diperlukan agar arah pembangunan pariwisata nasional tetap seragam dan berkesinambungan.” katanya.

Selain itu, dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai mekanisme pendanaan sektor pariwisata. Sumber dana dapat berasal dari APBN, APBD, kerja sama swasta, serta dana masyarakat. Semua mekanisme itu harus dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus pada Prinsip Keberlanjutan

Siti Mukaromah menegaskan bahwa pariwisata tidak boleh sekadar mengejar keuntungan ekonomi semata. Prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan. Ia menyoroti fenomena banyaknya destinasi wisata alam yang terbengkalai setelah masa kejayaannya berakhir karena dikelola tanpa visi jangka panjang.

“Tidak boleh ada lagi destinasi wisata yang mangkrak atau rusak setelah tidak mendatangkan keuntungan. Semua pengelolaan harus berorientasi pada keberlanjutan. Alam yang indah bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang.” tegasnya.

Ia menilai bahwa UU Kepariwisataan terbaru memberikan ruang bagi inovasi berbasis lingkungan, seperti ekowisata, wisata edukatif, dan pariwisata berbasis budaya lokal. Konsep ini diharapkan menjadi masa depan industri pariwisata Indonesia yang lebih ramah lingkungan sekaligus berdaya saing global.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci

Lebih lanjut, Siti mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk bekerja sama dalam mewujudkan pariwisata nasional yang maju dan berkeadilan.

“Undang-undang ini bukan sekadar regulasi, tapi panduan moral dalam membangun pariwisata yang mensejahterakan rakyat. Semua pihak harus bersinergi agar manfaatnya benar-benar dirasakan.” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan implementasi UU Kepariwisataan akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

“Pariwisata yang hebat bukan hanya yang indah dilihat, tetapi juga yang membawa kebaikan bagi masyarakat.” tutupnya.

Kesimpulan DiskusiBerita

Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan DPR menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pariwisata Indonesia. Namun, agar implementasinya efektif, diperlukan langkah cepat pemerintah dalam menyusun aturan turunan yang rinci dan aplikatif.

Dorongan dari DPR, khususnya dari Siti Mukaromah, menegaskan pentingnya pariwisata yang berkelanjutan, berpihak pada masyarakat, dan dikelola secara transparan. Bila diterapkan dengan baik, regulasi baru ini diyakini mampu membawa sektor pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi nasional serta pilar kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.