MENGERIKAN!!!! Arab Saudi Eksekusi 5 Demonstran Anti-Pemerintah Secara Brutal !

Riyad, Arab Saudi – Pemerintah Arab Saudi dilaporkan telah mengeksekusi mati lima orang atas tuduhan terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah di Provinsi Timur yang mayoritas penduduknya Syiah. Eksekusi ini diumumkan oleh media pemerintah pada hari Selasa.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, kelima pria tersebut dinyatakan bersalah atas serangkaian tuduhan berat, termasuk “terorisme,” “menyerang aparat keamanan,” dan “mengganggu stabilitas negara.”

Namun, tindakan ini segera menuai kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Kelompok-kelompok HAM menuduh bahwa para terpidana tidak mendapatkan proses peradilan yang adil dan pengakuan mereka kemungkinan besar diperoleh melalui siksaan.

“Eksekusi ini adalah contoh mengerikan dari penggunaan hukuman mati untuk membungkam perbedaan pendapat,” ujar seorang perwakilan dari Amnesty International. “Ini adalah eskalasi yang brutal dalam tindakan keras kerajaan terhadap para aktivis.”

Kasus ini kembali menyoroti catatan hak asasi manusia Arab Saudi yang sering dikritik oleh komunitas global. Para aktivis menyerukan tekanan internasional yang lebih besar agar kerajaan menghentikan praktik hukuman mati, terutama untuk kasus-kasus yang dianggap bermotif politik.

MERINDING! 5 DEMONSTRAN DIEKSEKUSI SECARA BRUTAL!

Langkah brutal Kerajaan Arab Saudi dalam menerapkan hukuman mati terhadap individu yang terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah terus menjadi noda hitam yang pekat dalam catatan hak asasi manusia global. Tindakan ini, yang sering kali dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga korban atau perwakilan konsuler, melambangkan kebijakan nol toleransi Riyadh terhadap perbedaan pendapat. Alih-alih merangkul reformasi politik yang disuarakan oleh warga, kerajaan secara konsisten memilih jalan represi paling ekstrem. Pola eksekusi ini bukan sekadar insiden sporadis; ini adalah strategi yang terperinci untuk membungkam para penentang, menjadikannya kasus yang mendalam dan memilukan.

Ancaman Hukuman Mati Terhadap Suara-Suara Protes

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan serangkaian eksekusi yang menyasar warga negara Saudi, terutama dari komunitas minoritas Syiah di Provinsi Timur, yang dituduh melakukan kejahatan terkait “terorisme” dan “pemberontakan bersenjata”. Ironisnya, tuduhan-tuduhan ini sering kali berakar pada partisipasi mereka dalam aksi protes damai yang menuntut reformasi politik dan diilhami oleh gelombang Musim Semi Arab pada tahun 2011 dan 2012.

Sebagai contoh terbaru dan paling mencolok, pada bulan Oktober 2025, otoritas Saudi dilaporkan mengeksekusi mati seorang pria, Abdullah Al Derazi, yang dituduh berpartisipasi dalam demonstrasi menentang kerajaan di masa mudanya. Kasus Al Derazi sangat memilukan karena ia diduga dieksekusi setelah putusan hukumannya disahkan secara rahasia. Bersamaan dengan eksekusi itu, pada Agustus sebelumnya, seorang pemuda lain, Jalal Al Labbad, juga telah dieksekusi. Kedua kasus ini menggarisbawahi kegagalan sistem peradilan Saudi untuk melindungi hak-hak dasar warganya, terutama mereka yang masih di bawah umur saat dugaan pelanggaran dilakukan.

Kasus lain yang menggemparkan adalah eksekusi Mustafa al-Darwish pada Juni 2021. Ia dieksekusi atas tuduhan terlibat protes anti-pemerintah saat masih remaja, sekitar usia 17 tahunan, dan menghabiskan enam tahun di penjara sebelum dieksekusi. Kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Reprieve, mengecam eksekusi ini, menyebut Darwish sebagai korban terbaru dari sistem peradilan yang sangat cacat dan tidak adil. Bahkan, eksekusi ini terjadi setelah Arab Saudi mengumumkan dekrit kerajaan yang konon akan mengakhiri hukuman mati bagi pelaku kriminal di bawah umur, namun janji tersebut terbukti kosong dalam praktik. Kelompok HAM melaporkan bahwa keluarga Darwish bahkan mengetahui nasib tragisnya melalui pemberitaan media, menyoroti kurangnya transparansi dan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan.

Jauh sebelumnya, pada Januari 2016, kerajaan melancarkan eksekusi massal terbesar dalam tiga dekade, mengeksekusi 47 terpidana terorisme, termasuk ulama Syiah terkemuka, Sheikh Nimr al-Nimr. Sheikh Nimr dikenal sebagai penggerak demonstrasi anti-pemerintah di Provinsi Timur. Eksekusinya memicu kemarahan internasional dan ketegangan sektarian, membuktikan bahwa hukuman mati digunakan sebagai alat politik untuk menghukum dan mencegah kepemimpinan oposisi.

Peningkatan Drastis Angka Eksekusi dan Konteks Hukum

Secara keseluruhan, angka eksekusi mati di Arab Saudi menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa tahun-tahun terkini telah menjadi tahun-tahun paling berdarah dalam catatan modern. Sebagai contoh, tahun 2024 mencatatkan jumlah eksekusi tertinggi dalam satu tahun kalender, dengan angka yang bervariasi antara 199 hingga 338 orang menurut berbagai laporan dari Reprieve, AFP, dan ESOHR. Peningkatan tajam ini dikaitkan tidak hanya dengan kasus-kasus “terorisme” dan politik, tetapi juga dengan kasus narkoba setelah kerajaan melancarkan “perang melawan narkoba” pada tahun 2023.

Meskipun kasus narkoba mendominasi peningkatan angka eksekusi, eksekusi mati terhadap demonstran dan aktivis menyoroti masalah yang lebih mendalam dalam sistem hukum Saudi, khususnya penggunaan prinsip hukum Islam, $ta’zir$. Prinsip ini memberi wewenang penuh kepada hakim untuk menentukan tindakan apa saja yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan hukuman yang pantas, bahkan untuk tindakan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan yang diakui secara universal. Dalam kasus aktivis seperti Israa al-Ghomgham, seorang aktivis hak asasi perempuan yang dituntut hukuman mati pada tahun 2019, dakwaannya mencakup “berpartisipasi dalam aksi protes,” “menyulut aksi protes,” dan “menyerukan slogan-slogan yang menentang rezim pemerintah.” Tuduhan-tuduhan ini jelas menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi secara damai diperlakukan sebagai kejahatan berat yang berujung pada hukuman mati.

Dampak Global dan Kecaman Internasional

Setiap kali eksekusi terhadap demonstran ini diumumkan, kecaman dari organisasi hak asasi manusia global seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Reprieve, dan ESOHR datang bertubi-tubi. Mereka berulang kali menyoroti bahwa hukuman mati di Arab Saudi seringkali dijatuhkan setelah pengadilan yang sangat tidak adil, didasarkan pada pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, dan dilakukan tanpa memberikan bantuan hukum yang memadai.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menyatakan keprihatinan yang mendalam. Mereka mendesak Arab Saudi untuk segera menghentikan praktik eksekusi yang sewenang-wenang ini, terutama terhadap mereka yang dituduh melakukan pelanggaran non-kekerasan atau yang masih di bawah umur. Namun, kritik internasional ini sering diabaikan oleh kerajaan yang berpegang teguh pada klaim kedaulatannya dalam menerapkan hukum syariah.

Eksekusi ini memiliki konsekuensi diplomatik dan ekonomi yang luas, meskipun seringkali berumur pendek. Negara-negara sekutu Barat berada dalam dilema etika antara mengutuk pelanggaran HAM ini dan mempertahankan kemitraan strategis, terutama dalam hal keamanan dan minyak. Sementara itu, kelompok aktivis terus berjuang, memanfaatkan setiap momentum eksekusi untuk menekan PBB dan pemerintah dunia agar meninjau kembali hubungan mereka dengan Riyadh.

Tragedi yang Terus Berlanjut

Kasus eksekusi demonstran anti-pemerintah di Arab Saudi adalah kisah tentang kekuasaan yang tak tertandingi dan hilangnya keadilan. Individu-individu muda, yang pada masa remajanya hanya menyuarakan keinginan untuk reformasi, dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dihukum mati, seringkali dalam kerahasiaan total. Mereka menjadi simbol tragis dari realitas bahwa klaim Arab Saudi tentang reformasi sosial dan modernisasi, yang dipromosikan oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, masih gagal total dalam menghadapi hak-hak politik dan sipil dasar. Selama hukum $ta’zir$ tetap digunakan untuk menghukum protes damai dan sistem peradilan terus mengabaikan prosedur yang adil, tragedi darah para penentang ini akan terus berlanjut. Hukuman mati di Arab Saudi tetap menjadi senjata politik paling mematikan dalam gudang senjata kerajaan untuk mempertahankan kendali mutlak.

Sponsored

Butuh Ide Mengatur Keuangan?

Pelajari cara cerdas mengelola pengeluaran dan menambah pemasukan dengan strategi sederhana.

Mulai Sekarang

Sponsored

Ingin Traveling Tanpa Pusing Biaya?

Temukan tips hemat perjalanan dan program reward yang bikin liburan makin mudah. yuk Kepoin Lotto21 Group

Mulai Sekarang

Sponsored

Bagaimana Cara Jadi Lebih Produktif?

Pelajari kebiasaan sederhana yang membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat.

Mulai Sekarang

Laporan dan Data Terbaru Mengenai Ancaman Hukuman Mati

Organisasi hak asasi manusia (HAM) seperti Amnesty International, Reprieve, dan Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Saudi (ESOHR) secara rutin melaporkan kasus-kasus yang mereka yakini sebagai penahanan dan hukuman mati bermotif politik.

Analisis Utama dari Organisasi HAM

1. Penggunaan Hukuman Mati sebagai Senjata Politik: Amnesty International secara eksplisit menyatakan bahwa penindasan terhadap perbedaan pendapat politik menjadi motif utama di balik lonjakan hukuman mati. Hukuman mati digunakan untuk menghukum warga negara dari minoritas Syiah yang mendukung protes anti-pemerintah antara tahun 2011 dan 2013.
2. Hukuman Mati terhadap Pelaku Anak: Meskipun Arab Saudi mengumumkan pada tahun 2020 akan mengakhiri hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun saat melakukan kejahatan, kelompok HAM masih percaya bahwa beberapa terpidana mati yang berada dalam kategori ini tetap menghadapi ancaman eksekusi, seperti kasus Youssef Al-Manasif dan kasus-kasus lain sebelumnya.
3. Eksekusi Terkait Media Sosial: Kasus Muhammad al-Ghamdi (2023) menyoroti penggunaan hukuman mati terhadap kritik damai di media sosial, yang menunjukkan bahwa tidak perlu demonstrasi fisik; ekspresi digital pun sudah dianggap sebagai ancaman yang layak dihukum mati oleh kerajaan.
4. Keterbatasan Data: Karena sifat sistem peradilan Saudi yang sangat rahasia dan opresif, angka pasti individu yang dipenjara dan terancam eksekusi karena alasan politik sangat sulit diverifikasi. Organisasi HAM hanya dapat mempublikasikan nama-nama yang diketahui melalui kontak keluarga atau sumber rahasia lainnya.

Secara ringkas, meskipun jumlah total eksekusi (untuk semua kejahatan) di Arab Saudi meningkat drastis pada tahun 2024, puluhan kasus kritis yang melibatkan mantan demonstran, aktivis Syiah, dan pengkritik damai tetap berada di garis depan, menghadapi risiko eksekusi yang tinggi setiap hari.

Tahanan Politik Spesifik yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

Organisasi-organisasi seperti Amnesty International dan Reprieve terus memantau individu yang hukuman matinya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) atau berada di tahap akhir banding atas tuduhan yang berkaitan dengan protes damai, perbedaan pendapat, atau afiliasi keagamaan (khususnya minoritas Syiah).

Berikut adalah kasus-kasus paling menonjol dan terbaru:

1.Aktivis yang Ditangkap Saat Masih di Bawah Umur (Anak)

Meskipun Arab Saudi mengumumkan telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sejumlah individu yang ditangkap saat masih anak-anak masih menghadapi risiko tinggi karena kasus mereka diklasifikasikan sebagai “terorisme.”

2.Kritik di Media Sosial

Kasus ini menetapkan preseden berbahaya bahwa kritik damai melalui platform media sosial dapat dianggap sebagai kejahatan “terorisme” yang layak dihukum mati.

3.Aktivis Syiah dan Demonstran

Pihak berwenang Saudi secara konsisten menggunakan hukuman mati untuk menargetkan anggota minoritas Syiah yang terlibat dalam protes “anti-pemerintah” (2011–2013) di Provinsi Timur.

Tren Global Tahanan Politik yang Terancam Hukuman Mati (2025)

Laporan global dari organisasi HAM menunjukkan bahwa hukuman mati sering digunakan oleh negara-negara otoriter untuk menghukum para pembangkang (tahanan politik), pengunjuk rasa, atau minoritas.

1.Iran (Eksekutor Utama)

Iran adalah eksekutor terbesar di dunia. Meskipun banyak kasus terkait narkoba, hukuman mati juga dijatuhkan kepada:

• Pengunjuk Rasa dan Aktivis: Banyak yang ditangkap selama protes kebebasan hidup perempuan tahun 2022. Mereka sering dituduh melakukan “permusuhan terhadap Tuhan” atau “korupsi di bumi” (kejahatan samar yang bermotif politik).
• Minoritas Etnis dan Agama: Termasuk Kurdi dan Baloch.

2.Tiongkok

Tiongkok diyakini mengeksekusi ribuan orang setiap tahun, tetapi data ini diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Banyak vonis mati diberikan kepada separatis atau aktivis di wilayah seperti Xinjiang atau Tibet yang dianggap mengancam keamanan negara.

3.Mesir

Mesir sering menjatuhkan vonis mati dalam persidangan massal yang melanggar standar internasional. Sejumlah besar vonis ini menargetkan anggota Ikhwanul Muslimin atau kelompok oposisi lainnya yang dianggap “teroris” oleh negara.

Hukuman Mati sebagai Senjata Politik

Arab Saudi secara dramatis meningkatkan eksekusi mati, menjadikan tahun-tahun terakhir sebagai periode paling berdarah dalam catatan modern. Eksekusi ini, yang sering dikategorikan sebagai “terorisme”, banyak menargetkan demonstran damai, aktivis minoritas Syiah, dan bahkan pengkritik di media sosial, seperti kasus tragis Youssef al-Manasif dan Muhammad al-Ghamdi. Organisasi HAM global mengecam keras praktik ini, menegaskan bahwa Kerajaan menyalahgunakan sistem hukumnya, terutama prinsip $ta’zir$, untuk membungkam perbedaan pendapat. Hukuman mati di Riyadh berfungsi sebagai alat politik yang brutal, menunjukkan kebijakan nol toleransi terhadap kritik dan mengabaikan janji reformasi. Peningkatan ini adalah pelanggaran HAM yang serius dan terus mengundang kecaman internasional.